"Salah alamat ya, karena RUU (HIP) inisiatif DPR, bukan inisiatif pemerintah. Pak jokowi kan sudah memerintahkan agar ditunda, lebih menampung berbagai masukan dari berbagai pelaku kepentingan. Jadi saya kira kalau sampai pemakjulan Presiden itu salah alamat kebablasan," katanya.
Aneh sekali walaupun tak mengejutkan juga sebenarnya, bagi FPI, PA 212 atau kelompok sejenisnya apapun masalah yang terjadi dinegeri ini, tuntutan mereka  yang pasti ada itu  cuma satu, Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden.
Demikian pula dalam menyikapi aksi penolakan  UU Ciptaker yang belakangan memang sedang ramai. FPI, PA 212, dan kelompoknya pun tak ketinggalan menyatakan sikapnya, melalui keterangan tertulis seperti yang dilansir Detik.Com.
Ada 7 poin sikap mereka termasuk menuntut dibatalkannya UU Ciptaker seperti yang dituntut sejumlah pihak lainnya.
Namun, istimewanya ketika pihak lain tak menuntut Jokowi Mundur, kelompok ini meuntut Jokowi.mundur dari jabatannya sebagai Presiden dengan alasan tak kompeten dalam menjalankan pemerintahan
Lucu juga sih sebenarnya, jadi ingat iklan salah satu minuman teh dalam kemasan. Apapun masalahnya, tuntutan FPI, PA 212 Â adalah Jokowi mundur.
Konon katanya mereka berencana menggelar aksi demonstrasi  pada Selasa (13/10/20) besok  untuk menyampaikan tuntutannya termasuk meminta Jokowi mundur.
Terkait rencana  aksi ini dan untuk mengamankan situasi Ibukota agar tak terjadi lagi kerusuhan seperti yang terjadi pekan lalu aparat keamanan telah mendatangkan pasukan dari luar Jakarta.
Walaupun menuntut mundur seorang Presiden itu bukan sebuah perbuatan makar seperti.yang diucapkan oleh salah satu pakar hukum tata negara Refly Harun, karena itu bagian  dari demokrasi.
Namun dengan cara seperti yang FPI dan kelompoknya itu lakukan lama kelamaan bakal menggangu situasi politik, paling tidak menimbulkan kegaduhan.
Jika memang memiliki alasan valid sampaikanlah dengan cara yang beradab. Mereka itu hanya ingin terlihat eksis saja sih sebenarnya.Â
Mereka akan terlihat gesit berada dalam garis terdepan jika ada masalah yang berpotensi menyalahkan pemerintah, dan kembali Jargon akan diusung "meminta Jokowi Mundur"
