Wapres Maaruf Amin Antara Ada dan Tiada?

Beberapa waktu lalu sempat beredar narasi yang menyatakan bahwa  KH.Maaruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan akan di gantikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut penulusuran yang dilakukan Cek Fakta MediaIndonesia.Com, narasi ini bermula dari akun Facebook Suara Milenial yang mengunggah video dengan caption,

"Maaruf Amin Jadi Umpan!! Nyata!!Maaruf Amin Mundur Ganti Prabowo Jadi Wapres!!

Sekilas juga sebenarnya sudah dapat ditebak bahwa ini merupakan fake news alias hoaks. Bukan kali ini saja jabatan Maaruf Amin sebagai Wapres menjadi amunisi para pembuat hoaks.

Sebetulnya tak mengejutkan juga sih, hoaks mundurnya Maaruf Amin sebagai Wapres  itu berulang kali terjadi apalagi belakangan setelah pandemi Covid-19 terjadi. Keberadaan orang nomor 2 di Republik ini seperti menghilang ditelan bumi.

Sang Kyai tak banyak tampil di publik, aktivitasnya kian terbatas, mungkin hanya rapat-rapat internal saja yang ia lakukan.

Jujur saja bagi saya ini sangat mengecewakan, walaupun sudah bisa diperkirakan sebelumnya bahwa performanya bakal sangat terbatas mengingat beberapa hal termasuk masalah usia.

Di saat Pandemi seperti ini seharusnya Wapres bisa mengambil peranan yang lebih strategis dalam penanganan Covid-19, dari hanya sekedar rapat-rapat internal.

Jauh berbeda saat Wapres dijabat oleh Jusuf Kalla, di periode pertama nya Pemerintahan Jokowi. Ketika bencana besar gempa bumi dan tsunami terjadi di Sulawesi Tengah pada tahun 2018, Wapres Jusuf Kalla langsung turun dan bertindak sebagai Ketua Satgas penanganan bencana saat itu.

Presiden Jokowi terlihat sangat percaya terhadap Wakil-nya itu mampu mengurus pemulihan bencana yang saat itu terjadi. Padahal gempa Sulawesi 2018 dampaknya hanya lokal, tak seluas seperti pandemi Covid-19.

Berbeda dengan saat ini ketika Pandemi terjadi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) malah dipegang oleh Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  Doni Munardo, walaupun kemudian struktur Satgas Penanganan Covid-19 berubah menjadi lebih luas cakupannya dan besaran tanggungjawabnya, tak hanya masalah kesehatan, namun terkait juga masalah pemulihan ekonomi Indonesia.

Saya pikir seharusnya yang menjadi Ketua Satgas Penanganan Covid-19 adalah Wapres Maaruf Amin, karena cakupan masalahnya sangat luas mulai dari lintas Instansi pemerintahan di pusat sampai daerah sehingga secara birokratis komandonya bisa lebih jelas dan tak terkesan lompat pagar.

Selain itu, jika Wapres menjadi Ketua Satgas Penanggulangan Covid-19 yang menangani day to day operational pemerintah lebih menampakan keseriusannya dalam menangani pandemi Covid-19, alih-alih di jabat oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

Tapi ya mungkin karena mobilitas dan kelincahan serta kecepatan mengambil keputusan dibutuhkan dalam penanganan pandemi ini, Jokowi merasa Erick Thohir yang paling cocok untuk tugas ini sedangkan Wapres Maaruf Amin cukup mengawasi dari kejauhan saja.

Selain itu dalam banyak hal di luar masalah penanganan Pandemi Covid-19 dalam mengurus pemerintahannya saat ini Jokowi sepertinya one man show. 

Walaupun kemudian sempat dibantah oleh Maaruf Amin yang berkilah bahwa  ia tak banyak tampil karena tak menginginkan ada 2 matahari kembar dalam pemerintahan saat ini.

Hal yang sebenarnya hanya kilah belaka, toh saat Jusuf Kalla berperan lebih aktif dalam pemerintahan saat menjadi Wapres, publik tak lantas menilai itu sebagai "matahari kembar"

Sebagai Wapres, Maaruf Amin memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, keagamaan, sosial, kebencanaan, serta pariwisata.

Tugas dan fungsi tersebut sebenarnya sangat relevan dengan kondisi negeri yang kini tengah dilanda bencana nasional non alam pandemi Covid-19.

Tapi ya itu tadi Maaruf Amin malah terkesan jauh dari pemberitaan, hanya sekali yang ramai jadi bahan pembicaraan itupun karena mobil dinasnya mengisi bensin eceran saat kunjungan kerja ke Sukabumi Jawa Barat.

Di awal penanganan pandemi Covid -19 ini menurut juru bicara Wapres, Masduki Badlowi, tak ada pembagian tugas yang spesifik antara Presiden dan Wapres.

"Itu tidak ada pembagian tugas yang spesifik, tapi itu tugas-tugas sebagai Wapres, mana yang belum dikerjakan oleh Presiden ya dikerjakan. Ini kan tugas besar masalah COVID sebagai yang bantu Presiden, maka wapres yang tugas dikerjakan bersama-sama tapi butuh dikoordinasikan," kata Masduki, Minggu (03/04/20). Seperti dilansir oleh detik.com.

Walaupun seiring perkembangan waktu pembagian tugas itu menjadi lebih spesifik antara dua pimpinan tertinggi Republik ini.

Seperti disampaikan oleh Staf khusus Wapres Ikhsan Abdullah, 

"Presiden mengurusi semua yang berkaitan dengan persoalan-persoalan regulasi,logistik dan sebagainya. Pak Wapres ini lebih fokus pada bagaimana menata kehidupan beragama semasa pandemi berlangsung," kata Ikhsan dalam sebuah diskusi online, Sabtu (02/05/20). Seperti dilansir Kompas.com.

Emang apa yang terjadi dengan kehidupan beragama saar pandemi? Tak ada kejadian yang spesifik juga sehingga harus mendapat perhatian khusus. 

Kehidupan beragama di Indonesia ya sama saja antara saat pandemi dan sebelum pandemi terjadi. Tak terlalu bagus karena menguatnya konservatisme beragama sehingga menimbulkan polarisasi yang sangat tajam karena dikait-kaitkan dengan pilihan politik.

Dan fakta di lapangan, kiprah itu pun tak terdengar di publik, menurut pengakuan wartawan yang biasa meliput di kantornya Istana Wapres, disana nyaris tak ada kegiatan apapun. 

Mereka hanya banyak melahap pers rilis dari Sekretariat Wapres saja untuk mengisi kegiatan yang memang kosong itu.

Kondisi kinerja Wapres Maaruf Amin ini memang sudah diperkirakan banyak pengamat politik jauh sebelum Pasangan Jokowi -Maaruf Amin mulai bekerja.

Seperti yang diungkapkan oleh Jayadi Hanan Pengamat Politik dari Universitas Paramadina di bulan September 2019 lalu dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Pricewaterhouse Coopers yang saya hadiri.

"Saya rasa tugas Maaruf Amin sebagai Wapres itu sudah berakhir saat Jokowi memenangkan Pilpres ini" ujarnya.

Selebihnya ia hanya akan lebih banyak banyak menghadiri berbagai agenda-agenda kenegaraan yang bersifat seremonial saja.

Apakah memang segitu parahnya fungsi Wapres di Indonesia sehingga terkesan hanya sebagai pelengkap pemerintahan belaka.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tugas dan fungsi Wapres memang tak disebutkan secara rinci. Konstitusi hanya menyebutkan 

"Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden, dibantu oleh seorang Wakil Presiden"

Peran dan fungsi Wapres baru benar-benar dirasakan jika Presiden mangkat, mundur, atau dimundurkan sebelum masa jabatannya berakhir.

Seperti saat Presiden ke-2 Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998 saat reformasi terjadi, Habibie yang saat itu jadi Wapres maju menggantikannya.

Di luar kondisi genting seperti itu ya statusnya banyak dianggap hanya sebagai "ban serep". Apakah memang benar anggapan tersebut?

Di jaman orde lama, saat Presiden Soekarno memimpin Indonesia, peran dan fungsi wapres nyaris tak terdengar, praktis fungsi Wapres hanya sebagai pelengkap saja.

Bahkan Soekarno sempat selama 10 tahun tak memiliki wakil dan pemerintahan berjalan baik-baik saja. Hal itu terjadi saat Wapres Muhammad Hatta mundur dari jabatannya pada 1956. Hingga Soekarno lengser tahun 1968 ia tak memiliki Wapres.

Orde  berganti, Soeharto menjadi Presiden situasi tak banyak berubah juga, Wapres tak memiliki ruang untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Padahal selama 32 tahun Soeharto berkuasa posisi Wapres sudah diisi oleh sejumlah nama besar, mulai dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, hingga Try Soetrisno.

Hanya Habibie yang terdengar karena ia ketiban pulung saat Soeharto mundur dari jabatannya, Lengser Keprabon karena tekanan rakyat.

Nah, agak berbeda saat orde reformasi mulai memerintah, seorang Wapres agak leluasa untuk menjalankan fungsi dan perannya.

Hal itu terjadi saat Pesiden Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati. Sebagai Wapres saat itu Megawati diberi tugas dan peran yang lumayan besar serta vital.

Pada saat ini pula Sekretariat Wakil Presiden diperkuat fungsinya jadi semacam think tank bagi wapres untuk menunjang kerjanya.

Kondisi bertambah bagus saat Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) menjadi Presiden ke-6, Jusuf Kalla (JK) begitu leluasa menjalankan fungsi dan perannya, bahkan ikut bersama-sama menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan-keputusan besar.

Tentunya kita masih ingat benar bagaimana ia berperan dalam perdamaian di Aceh, lantas bernagai hal yang berkaitan dengan ekonomi JK cukup intens berperan.

Saat Jokowi mulai memerintah di periodenya yang pertama, fungsi dan peran Wapres yang kebetulan juga di jabat oleh JK sangat terasa.

Untuk urusan kebencanaan JK sangat aktif berperan, beberapa bencana yang terjadi dalam kurun waktu 2014-2019 ditangani JK dengan sangat baik, penanggulangan gempa di Lombok dan tsunami di Sulawesi Tengah ia tangani opersional hariannya.

Kemudian untuk urusan diplomasi dengan luar negeri, JK sangat aktif hampir seluruh pertemuan-pertemuan multilateral mulai dari urusan PBB hingga berbagai kaukus ekonomi internasional ia tangani, sementara Presiden Jokowi konsentrasi penuh menangani masalah dalam negeri.

Dan ini cukup berhasil, itulah yang membuat Pemerintahan Jokowi di periode pertama berjalan dengan baik dan capaiannya sangat bagus.

Agak berbeda dengan saat ini, rasanya seperti kembali ke jaman orba, Jokowi dimata publik bergerak sendiri kemana- mana membereskan hampir semua hal.

Sementara Wapres Maaruf Amin lebih banyak  bertugas hanya untuk urusan-urusan administratif saja.

Mungkin ke depan aturan terkait fungsi dan peran Wapres itu harus lebih dipertegas.