Langkah bergegas Erick Thohir dalam melakukan pembenahan di lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rupanya mulai mengusik sejumlah pihak termasuk dari sekondannya sendiri, yang dalam Pilpres 2019 berada dalam barisan yang sama.
Adian Napitupulu, tokoh muda dari Partai Pendukung pemerintah Jokowi PDIP melalui suratnya memberikan opini yang menarik terkait langkah-langkah Erick Thohir dan jajarannya dalam mengelola dan membenahi BUMN terutama yang berkaitan dengan penempatan individu-individu di jajaran Komisaris dan Direksi di berbagai perusahaan pelat merah tersebut.
Surat Adian yang diberi judul BUMN dan UMKM Dalam Cerita dan Angka. Siapa Pahlawan Sesungguhnya? Di awal suratnya tersebut Adian mempertanyakan masalah utang BUMN yang ia bandingkan dengan utang luar negeri milik negara Jiran Malaysia. Utang BUMN disebut Adian jauh lebih besar dibandingkan dengan utang Malaysia secara keseluruhan.
"Jangan kaget, ya total utang BUMN Rp.5.600 triliun sementara total utang luar negeri Malaysia ada dikisaran Rp.3.500 triliun, prok...prok...prok ayo tepuk tangan karena ternyata BUMN juara, unggul Rp.2.100 triliun mengalahkan Malaysia." tulis Adian dalam pembukaan suratnya tersebut. Seperti yang saya kutip dari Tribunnews.com.
Kemudian dalam lanjutan suratnya tersebut Adian mempertanyakan pengisian personalia jajaran direksi dan komisaris di BUMN yang menurut Adian masih banyak diisi oleh mereka yang berusia lanjut, alih-alih diisi oleh mereka yang berusia muda.
Padahal menurutnya, Erick sempat mengeluh di media bahwa BUMN itu banyak diisi oleh pensiunan. Adian menangkap ucap dan laku Erick Thohir itu tak sejalan, buktinya banyak pejabat BUMN yang dipilih Erick merupakan para personil yang berusia di atas 60 tahun seperti Direktur Utama PLN yang merupakan mantan Dirut Bank Mandiri, Zulkifli Zaini yang berusia 64 tahun.
Lantas, Komisaris Utama PT Danareksa, Krisna Wijaya berusia 65 tahun. Usia lanjut yang dirujuk Adian adalah sesuai dengan PP nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, bahwa usia pensiun itu 56 tahun.
Dibagian lain dalam surat tersebut Adian juga menyoroti masalah Garuda yang baru saja mendapat suntikan dana segar dari Menteri Keuangan sebesar Rp 8,5 triliun sebagai bentuk penempatan dana pemerintah di BUMN.
Namun dalam waktu yang bersamaan menurut Adian telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 181 pilot dan dirumahkannya 400 pramugari dan 800 karyawan Garuda lainnya.
"Gedubrakkk.... setelah diminta jangan ada PHK oleh Presiden Jokowi dan Erick Thohir, lalu dana talangan Rp 8,5 triliun di rencanakan oleh Sri Mulyani, kenapa yang terjadi justru PHK dan Pe-rumahan serta penderitaan massal di Garuda?"tambah Adian
Jadi menurut Adian, uang yang disuntikan itu untuk apa? bukan kah Jokowi sudah memerintahkan untuk tidak melakukan PHK di BUMN? Jadi dana yang dikucurkan pemerintah itu untuk menyelamatkan kepentingan siapa?
