Menyoal Polemik Antara Anies Baswedan dengan Sri Mulyani Tentang Dana Bagi Hasil 5,1 Triliun

Dan kondisi ini sudah berjalan bertahun-tahun serta diketahui dengan jelas dan terang oleh para kepala daerah di Indonesia.

Namun entah apa yang terjadi sama Anies Baswedan ketika ia menyampaikan narasi ini sehingga membuat seolah-olah pemerintah pusat berhutang dan tak mau membayarkannya kepada DKI.

Polemik ini sebetulnya  tak perlu terjadi, jika Anies Baswedan tak seperti terkesan menagih hutang jatuh tempo, ia selalu memanfaatkan setiap celah untuk menyerang pemerintah pusat, yang membuat dirinya terlihat benar sendiri.

Narasi yang dibangun Anies Baswedan dalam menagih DBH  layaknya orang berpiutang, tak dilakukan oleh Pemda-Pemda lain. Karena mereka memahami kelaziman pembayaran DBH selama ini.

Dan satu hal lagi menurut saya selain mereka  itu paham mekanisme, mereka relatif lebih soft menjadikan penangan pandemi Covid-19 sebagai etalase politis para kepala daerah.

Berbeda dengan Anies, berbagai statement yang ia keluarkan terkesan konotatif menyerang sana sini. Seperti wawancaranya dengan The Sidney Morning Herald yang terkesan mendiskreditkan pemerintah pusat.

Aneh aja bencana kok dijadikan tempat pansos, seolah-olah dirinya lah yang paling benar, paling cekatan, paling hebat namun sayang faktanya berantakan, buat bansos saja duitnya enggak ada, sehingga harus ditomboki Pemerintah Pusat.

Bukan begitulah caranya menghadapi bencana , lebih baik bersinergi agar kondisinya kondusif dan penanganan pandemi ini menjadi lebih baik.