Jika dalam perjalananannya  setelah ia menduduki jabatan tersebut dirinya mulai menyempal, lantas kedudukannya sebagai pejabat di copot ya sadar saja atas apa yang dilakukannya, itu konsekuensi logis yang harus dibayar.
Kondisi ini saya pikir yang terjadi pada Refly Harun yang jabatannya sebagai Komisaris Utama di sebuah perusahaan BUMN PT. Pelindo I, di copot.
Seperti diketahui Menteri BUMN Erick Thohir melakukan reshuffle terhadap jajaran Komisaris di PT Pelindo I, Eric kemudian mencopot Refly Harun sebagai Komisaris Utama Pelindo I dan 4 Komisaris lainnya.
Latar belakang pendidikan dan kompetensi Refly Harun adalah pakar Hukum Tata Negara. Jadi dibanding kompetensi, ia bisa menduduki jabatan itu karena rasa terimakasih, karena selama ini mendukung proses pemilihan Jokowi menjadi Presiden Indonesia di periodenya yang pertama.
Ketika Refly terlihat mulai tak sejalan dengan pemerintah, ya wajar saja jika ia di copot. Dan hal itu sebenarnya sudah disadari pula oleh Refly.
"Saya paham sooner or later pasti diganti. Itu saya paham. Saya mengkritik pemerintah sejak 2017. Dari awal ketika diangkat oleh Bu Rini (eks Menteri BUMN) kan saya sudah bilang kalau saya tidak akan berubah. Jadi saya tetap ngomong apa adanya," ujar Refly, Senin (20/04/20) seperti yang dilansir CNNIndonesia.Com
Sebelum menduduki jabatan sebagai Komut Pelindo I, Refly pernah menduduki Komut di perusahaan pengelola jalan tol milik negara PT.Jasa Marga pada tahun 2015.
Tentu saja pihak pemerintah tak akan mengakui pencopotan jabatan tersebut karena alasan politis. Meskipun bisa saja ini benar, karena tour of duty dalam sebuah organisasi itu sebagai sebuah kewajaran dalam upaya restrukturisasi manajemen perusahaan.
Karena mungkin gaya kepemimpinannya dianggap tak akan mampu membawa perusahaan tersebut pada goals  yang  ditetapkan pemegang saham.
Isu yamg kini ramai diperbincangkan di masyarakat, kemudian ditanggapi Istana, ya tentu saja standar seperti yang saya tulis di atas.
"Keputusan itu tak ada sangkut pautnya dengan politik. Tak ada hubungannya dengan sikap pemerintah yang anti kritik. Pemerintah terbuka dengan setiap pendapat," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral, Selasa (21/4/20) Seperti yang dilansir Kompas.com.
