Mohon tunggu...
Efwe
Efwe Mohon Tunggu... Administrasi - Officer yang Menulis

Penikmat Aksara, Ekonomi, Politik, dan Budaya

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Pak Anies, Praktik Bansos Terbukti Banyak Salah Sasaran

17 April 2020   12:07 Diperbarui: 17 April 2020   12:37 718
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Berkali-kali saya menulis kekhawatiran Bantuan Sosial (Bansos) yang di kucurkan pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi pandemu Covid-19 berpotensi salah sasaran di Kompasiana ini.

Kini setelah bansos itu mulai dibagikan kekhawatiran itu mulai menjadi kenyataan. Salah satunya terjadi di Kelapa Gading Barat, masyarakat di wilayah tersebut beramai-ramai mengembalikan 22 paket sembako karena mereka merasa tak berhak mendapatkan bantuan tersebut.

Fakta ini dibenarkan oleh Camat Kelapa Gading, Hermawan seperti yang dilansir Media Indonesia, 

"Ada 22 paket sembako yang dikembalikan oleh warga yang tinggal di RW 07 Kelurahan Kelapa Gading Barat. Bukan penolakan, mereka merasa bilangnya masih ada warga yang lebih pantas menerima sembako," ujarnya di Jakarta, Kamis (16/04/20).

Wilayah tersebut menurut salah satu Anggota DPRD DKI Jakarta  dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak merupakan kawasan dengan masyarakat "the have", rumahnya saja rata-rata berharga Rp.7 miliar per unit.

Padahal sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meyakinkan masyarakatnya bahwa bansos khusus  ini akan tepat sasaran. 

Untung saja warga Kelapa Gading tersebut sadar dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi bangsa yang kini tengah susah, dengan mengembalikan seluruh paket bansos teesebut.

Sebenarnya dari awal situasi seperti ini sudah bisa diprediksi, selain karena akurasi data kependudukan yang masih jauh dari kata presisi.

Saya melihat ada kemalasan dari para aparat untuk memperbaharaui kembali data yang ada dengan cara mendata ulang door to door.

Memang dalam situasi darurat seperti ini dibutuhkan kecepatan dalam penyaluran bansos, namun kurasi data dan transparansi  menjadi hal yang sangat penting, tak boleh diabaikan.

Apalagi di DKI Jakarta, aturan pembagian Bansos disebutkan tak jelas, karena Gubernur Anies, belum jua menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait program ini sesuai dengan Pergub tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun