Siapa Bilang Ekonomi Tak Lebih Penting Dalam Penanganan Covid-19?

 "Kami tahu bagaimana cara menghidupkan lagi perekonomian, yang kami tidak ketahui adalah bagaimana cara menghidupkan kembali orang meninggal"

Kalimat di atas diungkapkan oleh Presiden Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo, ketika ia terpaksa harus melakukan lockdown di negaranya.

Ia sadar bahwa melakukan locking down negaranya berimplikasi pada sektor ekonomi yang seketika akan terhenti.

Kalimat Presiden Addo tersebut langsung dikutip oleh banyak orang termasuk oleh masyarakat Indonesia, tadinya mereka sangat berharap hal yang terjadi di Ghana dilakukan juga di Indonesia.

Saat itu mereka meng-glorifikasi ucapan tersebut seolah mau bilang 

"noh liat ekonomi aja dikesampingkan demi kesehatan dan keselamatan rakyatnya"

Tak salah memang, namun tak sepenuhnya benar juga sebenarnya. Mari kita liat India, lockdown dilakukan tanpa persiapan memadai dalam hal ekonomi masyarakatnya, akibatnya kebijakan itu berakhir kacau.

Dengan fakta seperti itu, kita bisa tahu bahwa ekonomi menjadi salah satu prasyarat utama dalam menangani penyebaran virus corona seri terbaru SARS NCov-2 apapun implementasi penanganannya.

Karena pada dasarnya untuk menghentikan penyebaran virus ini adalah dengan memutus mata rantai penyebaran virus melalui physical distancing, menjaga jarak aman antar manusia. Apapun itu istilah implementasinya.

Ketika Indonesia lebih memilih melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang tetap membuat ekonomi bergulir meski dalam mode yang sangat minimal. 

Sejumlah pihak mempertanyakan kebijakan ini, mereka mencibir kebijakan pemerintah, karena dianggap masih saja memikirkan ekonomi dalam situasi seperti ini.

Mereka lupa, masyarakat Indonesia itu sangat heterogen secara ekonomi, ada yang kaya banget, kaya, berkecukupun, rentan miskin, dan yang paling bawah miskin.

Dan harus diingat juga pertumbuhan ekonomi 60 persen lebih, diungkit oleh belanja rumah tangga dalam negeri. Ketika pergerakan manusia di Indonesia dibatasi, implikasinya langsung menghantam seluruh sendi ekonomi Indonesia.

Konsumsi masyarakat langsung drop sangat dalam. Mulai dari warteg hingga restauran Internasional harus mengurangi aktivitasnya. Industri Hotel dan penerbangan, manufaktur yang tak berkaitan dengan industri kesehatan harus dihentikan.

UMKM dan pelapak kecil-kecilan diluar kebutuhan pokok  juga harus dihentikan, begitu pun pedagang asongan dan para penjaja jasa sektor transportasi seperti angkot, Bus antar kota, hingga ojek online harus menerima nasib jika tak dihentikan operasinya oleh pemerintah, ya penumpangnya memang tak ada karena seluruh aktivitas mobilisasi manusia dipaksa untuk berhenti.

Pertanyaannya kemudian apakah kebijakan PSBB yang memaksa orang sebisa mungkin harus tetap dirumah akan efektif jika mereka dalam kondisi kekurangan, bahkan untuk kebutuhan makan pun tak ada. Jawabannya tentu saja tidak.

Mereka akan memaksa keluar untuk bekerja mengais rejeki agar kebutuhan diri dan keluarganya terpenuhi. Covid-19 mungkin ditakuti oleh mereka, namun mereka lebih takut akan mati kelaparan jika tak keluar untuk mencari uang.

Saat ini pekerja yang terkena PHK menurut data dari Kemenaker sudah mencapai 2,8 juta pekerja dan masih terus akan bertambah. Selain itu 112 juta pengusaha UMKM dan para pekerja informal terhantam keras sehingga penghasilannya nyaris nihil.

Itu kenyataan di lapangan, refleksinya bisa dilihat ketika pembatasan waktu operasi dan daya angkut KRL dilakukan, penumpang berjubel begitu rupa seolah mereka tak mengindahkan PSBB.

Pemerintah memang sudah menyiapkan sejumlah stimulus keuamgan bagi pengusaha dan UMKM. Bagi masyarakat rentan miskin dan miskin pemerintah juga sudah menyiapkan jaring pengamaan sosial yang terdiri dai Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Khusus, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Untuk membiayai kebutuhan penanganan Covid-19, pemerintah pusat telah menyiapkan dana sebesar Rp.402,5 triliun. Setengahnya dari jumlah tersebut diperuntukan untuk membiayai kebutuhan masyarakat yang terdampak secara ekonomi pandemi Covid-19.

Deretan fakta di atas, itu menegaskan bahwa sisi ekonomi sangat penting bagi penanganan penyebaran Covid-19. Dan menjadi prasyarat utama bagi tegaknya aturan physical distancing yang diberlakukan oleh pemerintah.

Lantas bagaimana recovery ekonomi pasca pandemi Covid -19, walaupun kita belum tahu secara pasti durasi wabah ini berlangsung, namun pasti akan berakhir juga, badai dahsyat ini pasti berlalu.

Jika kita sama sekali mengabaikan perbaikan ekonomi dari sekarang, maka bisa saja kita akan berada di posisi L-Shape, ekonomi turun sampai titik nadir untuk kemudian tak tumbuh lagi, meskipun tumbuh tapi sangat lambat dan sulit untuk mengakselerasi pertumbuhan yang ujungnya akan berdampak multi dimensi, ke sisi sosial dan politik.

Namun jika perbaikan ekonomi mulai disiapkan dari saat ini tapi dilakukan tertatih-tatih, mungkin kita akan berada di U-Shape, ekonomi turun sampai mentok dan butuh waktu tak terlalu lama untuk kembali tumbuh lumayan cepat.

Yang kita harapkan sebenarnya kita berada dalam posisi V-Shape, ketika ekonomi turun sampai paling bawah, begitu pandemi ini selesai pertumbuhannya langsung melesat naik.

Nah untuk Indonesia sejumlah ekonom menyatakan bahwa Indonesia akan ada di posis U-Shape. Jika kita mengacu pada pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Indonesia akan mulai tumbuh positif di kuartal IV 2020. 

Sementara International Monetary Fund (IMF) dalam laporan World Economi Outlook 2020 yang dirilis Selasa (14/04/20) menyebutkan Indonesia tahun ini hanya akan tunbuh 0,5 persen saja.

Namun tahun depan,2021 dengan asumsi pandemi Covid-19 mereda atau grafiknya mulai landai pertengahan tahun, sekitar bulan Juni atau Juli 2020, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8,2 persen.

Namun untuk tahun ini, saya rasa di Kuartal I 2020 diperkirakan masih akan tumbuh positif, karena Januari dan Februari kehidupan di Indonesia masih berjalan normal artinya konsumsi masyarakat masih cukup untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional.

Kuartal ke II, ini yang akan benar-benar hancur bisa saja pertumbuhan ekonomi Indonesia akan drop hingga minus, karena kebijakan PSBB memang lagi gencar diberlakukan.

Nah kuartal III dengan asumsi pertumbuhan kasus positif infeksi Covid-19 mulai mendatar di bulan Juni atau Juli seperti modeling yang dilakukan Badan Intelejen Nasional (BIN), maka pertumbuhan akan mulai positif meski masih rendah.

Namun jika prediksi BIN itu gagal, dan kasus positif Covid-19 terus menunjukan grafik meningkat hingga Agustus atau September Indonesia bisa saja ada di posisi L-Shape.

Untuk itulah kita membutuhkan keseriusan dan kedisiplinan semua pihak untuk segera memutus rantai penyebaran virus corona ini, dengan menjalankan PSBB secara disiplin dan pemerintah secara serius menyiapkan stimulus dan jaring pengaman sosial bagi 40 persen masyarakat rentan miskin dan miskin.

Kondisi ini  menurut saya menunjukan bahwa ekonomi itu adalah prasyarat utama dalam penanganan Covid-19, jadi agak kurang pas jika diperbandingkan dengan meninggalnya masyarakat, karena keduanya sama penting dan harus tetap dijaga secara simultan.