Politisi itu harus serba bisa, siapa tahu jika pihak yang didukungnya berhasil  memenangkan kontestasi pemilihan baik itu Pilkada maupun Pilpres, ia akan mendapat durian runtuh mendapatkan kedudukan yang empuk, walaupun sebenarnya berada diluar bidang keahliannya.
Politik itu pada dasarnya memang transaksional, "There's no  free lunch" dalam dunia politik. Siapa dapat apa itu lumrah saja.
Teramat sulit rasanya menemukan altruistik politician, politik yang tulus mungkin tak akan pernah ada. bahkan untuk sekedar bermimpi bahwa politik itu tidak transaksional saya tak pernah berani.
Di manapun di seluruh dunia ini, jika kita membantu seorang kandidat untuk meraih jabatan tertentu apalagi di garda terdepan, Jabatan tinggi akan menanti.
Di Indonesia? oh tentu saja hal itu terjadi bahkan di sini para pihak yang merasa dirinya berjasa tak segan meminta jatah jabatan. Tentunya kita semua masih ingat ucapan Ketua Umum PDIP Megawati SoekarnoputriÂ
"Nanti di (pemerintahan) Pak Jokowi (jatah menteri) harus banyak. Orang kita pemenang. Jangan nanti saya dikasih cuma empat (menteri) ya. Emoh," kata Megawati saat membuka Kongres PDIP di Hotel Grand Inna Bali Beach, Kamis (8/8/2019). Seperti yang dilansir oleh CNBCIndonesia.com
Selain Megawati, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar juga serupa minta jabatan yang serupa. Golkar pun demikian, Partai Nasdem juga tak ketinggalan walaupun dengan cara yang lebih licin.
Partai Hanura bahkan sempat ngambek, karena tak ada satu pun kadernya mendapat kedudukan sebagai Menteri.
Ya tapi begitulah politik, mau gimana lagi.Â
Jika jabatan menteri sudah habis terbagi, biasanya staf khusus Presiden menjadi salah satu tampungan berikutnya para pihak yang berjasa diberikan tempat sebagai rasa terimaksih karena sudah mendukung dan membantunya meraih jabatan tertinggi di Republik ini.
Jabatan Staf khusus jatahnya habis, maka kursi Komisaris BUMN biasanya menjadi suguhan berikutnya, Salah? Yang enggak juga sih sebenarnya.Â
