Rencana pemerintah Indonesia untuk mengganti skema subsidi Gas elpiji 3 Kg dari memangkas harga komoditas menjadi memberikan subsidi langsung di tanggapi skeptis oleh berbagai pihak.
Pasalnya subsidi langsung hanya akan dapat berlangsung efektif manakala data yang di miliki pemerintah terkait penduduk miskin sudah valid dan akurat. Faktanya, data kemiskinan antar lembaga pemerintah di tingkat pusat saja berbeda-beda.Â
Lantas nantinya di tingkat pemerintah daerah mulai dari tingkat Provinsi hingga Kelurahan, data nya kembali berbeda-beda. Karena pada dasarnya pemerintah Indonesia belum mampu menyajikan satu data kemiskinan yang benar-benar valid dan akurat.
Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) terbaru yang dirilis tanggal 15 Januari 2020 lalu, per September 2019 jumlah masyarakat miskin di Indonesia sekitar 24, 79 juta orang atau 9,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Menurun  0,36 juta orang dibandingkan data kemiskinan yang dirilis BPS pada bulan Maret 2019.
BPS mengukur kemiskinan masyarakat hanya berdasarkan head count index dengan menggunakan metode sampling yang hanya mampu memberikan gambaran kondisi kemiskinan sampai tingkat Kota/Kabupaten saja, potensi bias data hasil survey di akar rumput menjadi sangat besar.
Seperti diketahui bahwa semester II tahun 2020 pemerintah akan menggunakan data kemiskinan dari BPS sebagai dasar untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima subsidi langsung pengganti subsidi elpiji 3 kilogram dengan skema by name dan by adress.
Sekali lagi, subsidi ini akan efektif jika data dari pusat hingga ke level kelurahan itu sinkron, tapi jika masih seperti sekarang ini, validitas datanya dipertanyakan, apalagi masalah keakuratannya  yang masih menjadi masalah. Pencabutan subsidi elpiji melon kemudian diganti dengan Subsidi langsung akan menimbulkan katastropi bagi penduduk miskin.
Pastikan dahulu data penduduk miskin milik pemerintah ini akurat dan valid, sinkron dari hulu sampai hilir.Tanpa itu pengalihan skema subsidi itu menjadi tanpa dasar dan tak akan mampu mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalannya.
Lebih baik tunda dulu rencana substitusi subsidi yang akan berdampak pada kenaikan harga jual eceran elpiji 3 kg tersebut, biarkan masyarakat menarik nafas agak panjang. Setelah sesak dijeja;i pemerintahnya dengan kenaikan berbagai macam tarif dan iuran di awal tahun 2020 ini.
Sambil pemerintah berbenah mengenai data penduduk miskin yang valid dan akurat. Bukankah tujuan mengganti skema subsidi tersebut  agar subsidi yang diberikan menjadi tepat sasaran?
