Tolak DOB: Mahasiswa Papua di Palangkaraya Gelar Aksi Damai

Mahasiswa Papua Universitas Palangka Raaya (UPR) asal Papua aksi damai menolak rencana pemekaran provinsi Papua di seluruh tanah Papua.

Aksi dipimpin Jupri Mirip (Korlap) berlangsung di depan gerbang Universitas Palangka Raya (UPR), di kota Palangka, kecamatan Jekan Raya, kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), Selasa (22/03/2022).

Massa aksi damai ini membentangkan spanduk bertuliskan, Mahasiswa Papua se Kalimantan bersama Rakyat Papua menolak daerah otonomi baru di seluruh tana Papua, Palangkaraya 22 Maret 2022.

Kemudian massa aksi memegang pamflet bertuliskan, Papua bukan tanah kosong. Beritahu pada mereka bahwa Papua sedang tidak baik-baik saja. Lawan!!!

Tuntutan massa aksi, Jupri Mirip menolak segala bentuk pemekaran dari seluruh tanah Papua, karen rakyat di seluruh tanah Papua tidak pernah meminta pemekaran provinsi.

"Fakta hari ini di seluruh tanah Papua, rakyat dari berbagai kota turung aksi menolak DOB, yang meminta provinsi baru bukan keinginan rakya tapi para elit politik Papua dan Jakarta, yang mana keinginan itu ditolak oleh seluruh masyarakat akar rumput di Papua," kata Mirip.

Menurut dia, bahkan ada nyawa yang meninggal karena menolak daerah otonomi baru di Yahukimo beberapa hari yang lalu yakni Yakob Deal (30) dan Erson Weipsa (22) akibat tembakan aparat. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di tanah Papua merupakan strategi negara Indonesia untuk memecah belah rakyat Papua. Negara sengaja membuat Pemekaran DOB di tanah Papua sebagai upaya mengadu domba rakyat Papua.

"Pemekaran itu cara untuk mengadu domba rakyat Papua. Dengan itu, aspirasi rakyat Papua mudah dipecah bela. Papua Barat bicara lain, Papua bicara lain, Papua Pegunungan Tengah juga bicara lain dan begitu selanjutnya. Kami menilai bahwa DOB tidak membawa perubahan bagi rakyat Papua. DOB akan membuat ruang gerak rakyat Papua semakin sulit, aparat semakin banyak dan membuat rakyat ditindas di atas tanahnya sendiri"sambungnya.

Selain itu, salah satu mahasiswa Papua mengatakan bahwa, DOB ini merupakan settingan Jakarta. Ini dipaksakan sehingga kami mahasiswa Papua yang ada di seluruh pulau Kalimantan menolaknya secara tegas.

"Pengalaman selama ini pemekaran wilayah tidak membuat rakyat sejahtera dan bebas dari penindasan oleh negara. Karena itu, kami meminta agar para elit politik lokal termasuk para bupati yang mendorong DOB untuk hentikan gerakan yang mengatasnamakan rakyat kecil Papua meminta DOB. Stop mengatasnamakan rakyat kecil. Rakyat kecil tidak minta DOB," ucap salah satu mahasiswa Papua yang tidak menyebutkan namanya.

Berikut isi pernyataan sikap:

1. Kami Badan Koordinasi Mahasiswa Papua bersama rakyat menolak dengan tegas
   pemekaran daerah otonomi baru (DOB) produk Jakarta di Tanah Papua.
2. Mendesak kepada Jakarta untuk mendengarkan aspirasi rakyat Papua dan melihat
   persoalan bangsa Papua memakai kaca mata Papua.
3. Mendesak kepada Negara Indonesia segera tarik pasukan organik dan non organik
   berjumlah 76.627 dari berbagai daerah konflik, yaitu Nduga, Intan Jaya, Oksibil, Maybrat,
   Yahukimo, Puncak Jaya dan pada umumnya di seluruh Papua.
4. Mengencam keras dan mengutuk elit politik Papua yang meminta pemekaran atas nama
   rakyat Papua.
5. Mendesak Negara Republik Indonesia segera membuka akses untuk Komisi Tinggi HAM
   PBB datang ke Papua guna investigasi persoalan pelanggaran HAM di Tanah Papua.

Setelah baca pernytaan sikap, Mahasiswa meninggalkan tempat dan menuju ke asrama mahasiswa Papua dengan dikawal oleh keamanan kampus Universitas Palangka Raya UPR.