"Kalau saya tidak terlalu paham terkait teknis proses hukum itu, Pak. Tapi saya belum yakin saja kalau orang kaya raya seperti Pak Menteri itu melakukan tindakan keji seperti korupsi ini di daerah yang memiliki predikat miris seperti NTT dan beliau sendiri berasal dari NTT" saya bernada setengah sangsi.
"Untuk dirinya sendiri pasti sudah sangat cukup, Pak, tapikan dia juga terkait dengan partai politik dimana dia berasal. Siapa tahu dana hasil kerja keji  korupsi itu dialirkan ke tempat lain dan kalau itu sampai mengalir ke parpol dan terbukti di persidangan maka itu sangat mengerikan" supir ini menjawab dengan baik dan sepertinya punya keluasan pengetahuan. "Bapak tahu dia bisnis apa sebelumnya?" beliau bertanya agak menyelidik.
"Tidak tahu persis, Pak, tapi sebagai senior dari sama daerah pasti saya cukup kenal beliau. Dia orang sukses besar yang selalu menjadi bahan cerita motivasi, baik bisnis maupun politik dan juga menggereja di manggarai, Flores." jelas saya singkat.
"Menurut saya, kejagung sudah memiliki bukti-bukti yang cukup untuk men-TSK-kan beliau melalui beberapa pemeriksaan kali lalu, tapi menunggu 'timing' yang tepat" saya menjelaskan dugaan saya akan hal tersbut.
"Ada tiga moment menarik yang saya simak sebelum pak menteri menjadi TSK. Pertama yaitu keterlibatan pak menteri dalam ASEAN SUMMIT yang cukup tinggi. Kedua, moment politik dimana beberapa menteri Jokowi yang 'nyaleg', dan ketiga pernyataan presiden Jokowi bahwa dia akan mengevaluasi dan mengganti menteri yang 'nyaleg'. Selepas itu pak menteri penerangan ini lalu jadi TSK" tambah saya cukup merinci.
"Apakah pen-TSK-an pak menteri ini murni persoalan hukum, Pak?" Pertanyaan yg sama diulang lagi.
"Bapak bertanya itu lagi yah, heheheh, saya lebih meyakininya sebagai peristiwa hukum, Pak. Bila dikaitkan dengan narasi politik tertentu maka itu sah saja. Tapi, itu pasti narasi melankolis dari partai asal pak menteri. Intervensi politik dan kekuasaan terhadap hukum adalah tuduhan yang paling mungkin. Tapi yang paling bisa diyakini adalah adanya bukti tindakan pejabat negara yang memiliki konsekuensi hukum tertentu bagi pejabat tersebut." saya memberi pandangan yang cukup jelas.
"Apakah bapak punya kecendrungan pada capres tertentu, Pak?" tanya beliau sebelum saya turun.
"Andai Rocky Gerung, Deni Siregar, dan Riezik Sihab maju sebagai capres dan/atau cawapres, saya akan memilih mereka, Pak" jawab saya sebelum turun. Bapak itu hanya tersenyum saja sembari melaju cepat menuju arah Ahmad Yani.
Dari obrolan yang cukup asyik sepanjang jalan tersebut, saya memiliki kebanggaan  karena masyarakat ikut nyimak aktif terkait berbagai isyu negara. Tindakan korup keji para pejabat negara tidak mengherankan masyarakat tapi hukum mestinya menjadi pembela yang adil bagi seluruh warga negara.
Predikat buruk NTT dari dulu memang tidak lepas dari laku keji dan korup para pejabat publik, baik yang berasal dari NTT maupun dari luar NTT tapi tetap saja ada andil orang NTT sendiri.
