Menjaga Nyala Api Harapan Rakyat

Pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) secara resmi dinyatakan sebagai pemenang pilpres 2014 melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 21 Agustus 2014 yang lalu. Keputusan yang memperkuat hasil penetapan rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu dikeluarkan setelah rapat pleno hakim MK memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan Prabowo Subianto- Hatta Rajasa. Dengan demikian, pasangan Jokowi-JK dinyatakan siap untuk dilantik sebagai pasangan presiden/wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti.

Pilpres 2014 merupakan salah satu pemilu yang paling sengit dan unik sejak pelaksanaan pemilu langsung presiden/wakil presiden dilangsungkan tahun 2004. Sengit, karena hanya diikuti oleh dua pasangan calon mengakibatkan masyarakat Indonesia secara langsung terpolarisasi menjadi dua kutub. Juga karena penggunaan isu-isu sentimen SARA, kampanye hitam dan kampanye negatif yang mengemuka selama masa kampanye. Unik, karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pemilu langsung dan demokrasi di Indonesia, muncul fenomena demokrasi partisipatif. Rakyat berpartisipasi secara langsung membantu calon pemimpinnya untuk berhasil memenangkan pemilu. Partisipasi dan dukungan yang diberikan oleh rakyat diberikan secara sukarela dalam bentuk pikiran, tenaga dan sumbangan dana untuk membantu pembiayaan kampanye.

Kemenangan Jokowi-JK dalam pilpres 2014 juga tidak terlepas dari dukungan partisipasi rakyat ini. Sejak pencalonan Jokowi hingga masa kampanye pilpres 2014 dilangsungkan, berbagai kelompok relawan mendeklarasikan diri mendukung pasangan Jokowi-JK. Mereka yang kemudian menjadi motor utama penggerak mesin politik pasangan Jokowi-JK di akar rumput. Tak dibatasi oleh usia, kelas sosial dan pekerjaan, semua bekerja sama untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK. Bersama rakyat, para relawan juga terlibat dalam mengumpulkan sumbangan dana untuk membantu pembiayaan kampanye pasangan Jokowi-JK. Gerakan rakyat secara sukarela dan tanpa mobilisasi ini juga terlihat dalam beberapa acara selama masa kampanye pilpres 2014. Diantaranya adalah ketika Jokowi mengikuti gerak jalan bersama rakyat dalam acara car free day di silang monas dan konser salam dua jari di Stadion Gelora Bung Karno yang dihadiri oleh ribuan peserta.

Harapan

Partisipasi rakyat yang bergerak untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK dalam pilpres 2014 ini bukan timbul tanpa dasar. Kesederhanaan dan konsistensi keberpihakan Jokowi kepada rakyat selama menjadi Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta menjadi salah satu faktor yang mampu menggugah harapan rakyat. Rakyat sangat berharap pada sosok Jokowi. Rakyat berharap Jokowi mampu menjaga konsistensi keberpihakannya kepada rakyat dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar negara tike menjadi Presiden Republik Indonesia. Besarnya harapan rakyat pada sosok Jokowi inilah yang menjadi api pembakar semangat rakyat untuk turun tangan mewujudkan harapannya. Mewujudkan harapan mereka akan perubahan Republik Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan lebih dulu menempatkan sosok pemimpin yang amanah ketika diberikan mandat untuk berkuasa. Harapan inilah yang menyebabkan militansi rakyat dan relawan untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK.

Kabinet Profesional

Demi mewujudkan harapan rakyat akan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik selama masa pemerintahan Jokowi-JK, hal yang pertama harus dilakukan adalah membentuk kabinet profesional. Pemilihan menteri-menteri yang akan mengisi struktur kabinet pemerintahan Jokowi-JK harus dilakukan secara objektif dan profesional, tanpa pertimbangan hitung-hitungan dan tawar-menawar kepentingan politik partai pengusung. Menteri-menteri yang akan membantu presiden harus diisi oleh orang-orang profesional yang siap bekerja keras untuk rakyat dan siap meluangkan seluruh waktunya untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

PDI Perjuangan sebagai partai pemimpin koalisi partai politik pengusung Jokowi-JK harus berani mengambil sikap menjadi panutan dan teladan bagi rekan-rekan koalisinya. Meskipun menjadi partai yang melahirkan dan mencalonkan Jokowi, PDI Perjuangan tidak boleh mengintervensi Jokowi untuk meloloskan sejumlah kepentingan partainya terkait jatah kursi menteri. Belajar pada pengalaman pemerintahan sebelumnya, partai pemimpin koalisi selalu mendapatkan jatah kursi menteri yang lebih besar dan paling strategis di dalam kabinet. Janji Jokowi selama masa kampanye adalah merubah tradisi bagi-bagi kursi itu. PDI Perjuangan harus memberikan ruang kebebasan bagi Jokowi untuk menyusun dan menentukan struktur kabinet pemerintahan yang dipimpinnya. Dengan begitu, partai-partai rekan koalisi PDI Perjuangan juga tidak akan melakukan tawar-menawar dan hitung-hitungan kepada presiden terpilih sebagai bentuk balas jasa karena telah berhasil memenangkannya.     Untuk mewujudkan janji menteri yang tidak rangkap jabatan, kader PDI Perjuangan yang terpilih untuk membantu Jokowi juga harus mampu memberikan contoh teladan untuk melepaskan jabatan di dalam struktur partai. Sehingga tidak ada yang diistimewakan di dalam koalisi pengusung pemerintahan.

Janji Jokowi untuk mewujudkan kabinet profesional bukan terbilang baru, seluruh kandidat calon presiden pada pemilu sebelumnya juga berjanji melakukan hal yang sama. Namun semua itu tidak berjalan ketika presiden terpilih tidak mampu bersikap tegas dalam menghadapi tekanan untuk mengakomodir apa yang menjadi kepentingan partai politik pengusungnya. Presiden terpilih tersandera oleh konflik kepentingan koalisi partai pengusungnya. Akhirnya politik transaksional dan tawar-menawar menyebabkan pemerintahan yang terbentuk tidak dapat berjalan efektif untuk menjalankan tugas pemerintahannya. Jokowi harus berani untuk bersikap tegas dan menjadi pioneer untuk mewujudkan perubahan itu. Jokowi harus membuktikan janji kampanyenya bahwa politik tanpa bagi-bagi kekuasaan itu bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan.

Kerja, Kerja dan Kerja

Ada begitu banyak janji yang diutarakan oleh pasangan Jokowi-JK selama masa kampanye pilpres 2014. Rakyat sangat menantikan realisasi seluruh janji dan program kerja yang dijanjikan oleh pasangan Jokowi-JK. Untuk mewujudkannya, pemerintahan terpilih harus bekerja keras. Tidak ada keberhasilan yang diperoleh tanpa kerja keras. Jokowi, Jusuf Kalla dan para menteri kabinetnya harus mau menggulung lengan bajunya dan turun tangan menyelesaikan segala persoalan-persoalan bangsa. Struktur pemerintahan Jokowi-JK harus diisi oleh orang-orang yang mau bekerja keras demi kepentingan rakyat. Orang-orang yang siap bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan, masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Perubahan yang diharapkan oleh rakyat hanya bisa terwujud ketika seluruh janji-janji dan program kerja yang dijanjikan berhasil dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, realisasi janji dan program kerja yang dijanjikan oleh Jokowi-JK harus dijadikan sebagai landasan dan prioritas dalam menyusun struktur pemerintahan.

Gerakan rakyat dalam pemilu presiden 2014 itu juga dapat diartikan bahwa rakyat masih menaruh harapan akan sistem demokrasi. Rakyat masih percaya pada sistem demokrasi yang dapat mewujudkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi-JK harus menjaga kepercayaan rakyat akan sistem demokrasi itu. Kepercayaan bahwa pemilihan umum juga dapat menghasilkan pemerintahan yang berkualitas dan siap bekerja keras untuk mewujudkan seluruh kepentingan rakyat. Pemerintahan yang mendengarkan aspirasi rakyat dan mensejahterakan rakyat. Dengan keberhasilan itu, pemerintahan Jokowi-JK akan terus menyuntikkan bahan bakar untuk menjaga api harapan rakyat itu tetap menyala. Api harapan yang membuat rakyat tetap optimis akan masa depan Indonesia yang lebih baik. Apabila pemerintahan Jokowi-JK tidak mampu mewujudkan dan merealisasikan seluruh janji-janji dan program kerjanya, maka akan menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi dan pemilu. Rakyat lalu akan apatis pada demokrasi dan pemilu. Dan demokrasi partisipatif hanya akan menjadi catatan sejarah dalam pemilu Indonesia. Mari kita kawal bersama !!!