Kebijakan Pemerintah dalam Pelestarian Hutan Indonesia

Pada masa pemerintahan Presiden SBY, kebijakan pembangunan nasional senantiasa diselaraskan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dikenal dengan Triple Track Strategy yang meliputi pengentasan kemiskinan (pro poor), pembukaan lapangan kerja baru (pro joB-), dan pertumbuhan ekonomi (pro geowth), serta kelestarian hutan dan lingkungan (pro environment).

Pemerintah terus melestarikan lingkungan dengan program unggulan Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon. dengan program ini, Presiden SBY menargetkan minimal bisa menanam 1 miliar pohon per tahun sehingga dapat diharapkan pada tahun 2020 bisa mengurangi emisi karbon hingga 26%, bahkan ditingkatkan menjadi 41% dengan bantuan negara maju.

Sejak dicanangkan tahun 2010 memberikan hasil yang melebihi target karena peran serta seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan teladan Presiden SBY yang selalu menyempatkan menanam pohon pada setiap kunjungannya. Pada tahun 2010 berhasil menanam 1,3 miliar pohon, tahun 2012 meningkat menjadi 1,6 miliar pohon yang ditanam dan tahun 2013 ditargetkan 1,8 pohon.

Pemerintah juga bekerja keras untuk mengurangi laju deforestasi di Indonesia, mengingat kondisi hutan kita yang sedang kritis. Presiden secara tegas telah menetapkan moratorium hutan sejak tahun 2010 dan hasilnya cukup sangat menggembiraka. Tahun 1996-2003 laju deforestasi mencapai 3 juta Ha per tahun, pada tahun 2012 menjadi 450 Ha. ini berarti deforestasi tinggal 15 %.

Pelestarian hutan juga dilakukan dengan program Rehabilitasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang dilaksanakan dengan metode kemitraan dengan masyarakat yang tumbuh begitu signifikan. hingga bulan Novemmber 2013 terdapat 92 unit hutan alam dengan luas 8,3 juta Ha, dan 37 unit hutan tanaman dengan luas 3,8 juta Ha. Penyaluran pinjaman juga dilakukan sejak tahun 2009-2013 untuk membantu permodalan usaha masyarakat sekitar hutan dengan skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Rakyat (HR). Tahun 2009 terdapat Rp 114,45 miliar permohonan pinjaman dan tahun 2013 Rp 2,29 triliun.

sumber: jurnas