Belakangan ini seluruh Indonesia gempar setelah presiden terpilih, Prabowo Subianto menghidupkan kembali jabatan menteri transmigrasi. Terlebih khusus Papua yang menjadi sasaran program transmigrasi, menjadi hebo dan membuat masyarakat Papua menjadi tidak tenang karena sudah banyak pendatang yang berbondong-bondong ke tanah Papua.
Program transmigrasi ini pertama kali dibuat pada masa kepemimpinan Soeharto pada tahun 1960-an sebelum terjadinya Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969. tujuan transmigrasi adalah pemerataan penduduk dan mengembangkan perekonomian nasional. Di Papua sendiri Soeharto mengirim transmigran dari pulau Jawa dengan jumlah sekitar 1.000 lebih jiwa yang mana tiba di Jayapura dan Merauke.
Setelah sekian lama akhirnya pada pemerintahan sekarang jabatan transmigrasi dihidupkan dan mempunyai kementerian sendiri.
Sebenarnya transmigrasi itu baik karena untuk meratakan jumlah penduduk disetiap pelosok tanah air. Namun, bagi Papua sendiri yang manusianya semakin sedikit ditambah dengan adanya transmigrasi berpotensi akan menghimpit masyakarat Papua itu sendiri.
Selain daripada itu pernyataan menteri transmigrasi yang ditunjuk Prabowo, yakni Muhammad Iftitah yang mengatakan bahwa tujuan transmigrasi di Papua adalah Agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks kesejahteraannya, dalam konteks persatuan nasionalnya, dan dalam konteks lebih besar. (Nasional.tempo.co, Rabu 23/10/2024).
Menurut saya penyataan ini sangat tidak relevan dengan jumlah manusia Jawa yang sudah berhamburan di Tanah Papua, karena bukannya membangun Papua dan memperbaiki perekonomian daerah melainkan menambah beban pemerintah Papua, yang mana menambah angka kemiskinan dan pengangguran di Papua. Hal-hal inilah yang menyebabkan Papua selalu menjadi daerah termiskin di Indonesia.
Kemudian terkait dengan pernyataan "agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari NKRI" ini merupakan pernyataan yang mempunyai indikasi bahwa seluruh manusia di pulau Papua adalah ancaman bagi keutuhan dan kesatuan NKRI. dan lebih lanjut bahwa pernyataan beliau ini tidak jauh beda dari pernyataan Megawati yang pernah viral bahwa Papua harus kawin silang untuk menjadi NKRI yang utuh.
Pernyataan-pernyataan seperti ini mempunyai maksud terselubung yang bisa menjadi ancaman untuk orang Papua karena program transmigrasi ini mempunyai implikasi panjang yang juga bisa merugikan rakyat Papua.
Beberapa dampak akibat program transmigrasi menurut hemat saya;
1. Muncul ras campur
Ras campur ini adalah sebuah akibat dari amalgamasi (perkawinan silang). Ras campur ini juga mendegradasi ras asli masyarakat Papua dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya orang Papua yang notabene adalah ras melanesia. jika program transmigrasi ini sukses di jalankan, maka siap-siap  orang asli Papua akan tinggal nama dalam 60-80 tahun ke depan. oleh sebab itu saran saya bagi masyarakat Papua dan putra maupun putri Papua agar mempunyai kesadaran akan ras yang mulai berkurang dengan cara tetap mempertahankan keturunan rambut keriting-hitam kulit.
2. Terjadi kesenjangan dalam dunia kerja
Kedatangan para transmigran ini juga mereka membutuhkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Oleh sebab itu para pemangku jabatan di tanah Papua, terlebih khusus bagi para gubernur, walikota, bupati serta DPRD disetiap daerah agar jelih dan kritis dalam mengambil kebijakan. Transmigrasi adalah program Prabowo sebagai presiden, akan tetapi jangn jadikan ini sebagai suatu alasan logis untuk memberikan jabatan dan pekerjaan dalam pemerintahan untuk para pendatang. Selalu perhatikan orang Papua yang sedang jatuh bangun bekerja untuk sesuap nasi dan demi masa depan anak-cucu dan itu mutlak bagi orang Papua untuk mendapatkan pekerjaan karena orang Papua adalah pemilik tanah.
3. Keterbatasan SDM
