Kedaulatan Bangsa dalam Mewujudkan Agromaritim dan Ekonomi Biru

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam laut dan darat, konsep agromaritim menjadi salah satu pendekatan strategis untuk mengintegrasikan sektor agrikultur dan maritim dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional. Agromaritim menawarkan solusi inovatif yang menghubungkan pemanfaatan sumber daya agraris dan kelautan secara simultan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

Konsep ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan ekonomi biru (blue economy), yaitu pendekatan pembangunan ekonomi berbasis kelautan yang berorientasi pada keberlanjutan. Ekonomi biru menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut secara efisien, inovatif, dan ramah lingkungan, sambil tetap menjaga kelestarian ekosistem laut. Kedua konsep ini saling melengkapi, di mana agromaritim menjadi elemen kunci dalam membangun ekonomi berbasis kelautan yang inklusif dan berkelanjutan.

Agromaritim mengintegrasikan sektor pertanian, perikanan, dan kelautan untuk menciptakan rantai nilai yang lebih panjang. Misalnya, pengembangan tambak terpadu yang memadukan budidaya ikan dengan pertanian pesisir, atau pengelolaan mangrove yang mendukung sektor perikanan sekaligus menjaga ekosistem pesisir. Sementara itu, ekonomi biru memberikan panduan tentang bagaimana sektor-sektor tersebut dikelola secara berkelanjutan, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem laut.

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi biru global. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa sektor kelautan menyumbang lebih dari 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, kontribusi ini sebagian besar berasal dari aktivitas berbasis ekstraksi, seperti penangkapan ikan dan ekspor bahan mentah. Belum optimalnya pengolahan hasil laut (hilirisasi) dan lemahnya tata kelola ekosistem maritim menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi antara sektor agraris dan maritim.

Pendekatan agromaritim dalam konteks ekonomi biru juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi. Dengan memanfaatkan teknologi inovatif seperti akuakultur berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan produksi domestik. Selain itu, sumber daya laut juga menawarkan potensi besar untuk energi terbarukan, seperti energi gelombang dan biomassa laut, yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.

Namun, tantangan utama dalam pengembangan agromaritim dan ekonomi biru adalah lemahnya regulasi, minimnya infrastruktur, serta kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Zonasi laut sebagai instrumen tata ruang yang penting sering kali kurang terintegrasi dengan perencanaan wilayah darat. Selain itu, aktivitas ekonomi yang tidak terkontrol, seperti overfishing, pencemaran laut, dan konversi ekosistem pesisir, berpotensi merusak ekosistem laut yang menjadi basis utama ekonomi biru.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum dan kebijakan yang kuat untuk mendukung pengelolaan sumber daya agromaritim secara berkelanjutan. Kebijakan ini harus mencakup perencanaan tata ruang laut yang terintegrasi, harmonisasi antara sektor agraris dan maritim, serta penguatan kerangka hukum dalam melindungi ekosistem laut. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi biru juga harus didukung oleh inovasi teknologi, investasi pada infrastruktur hijau, dan penguatan kapasitas masyarakat pesisir.

Melalui pendekatan agromaritim yang terintegrasi dengan prinsip ekonomi biru, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara maritim yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Konsep ini tidak hanya mendukung agenda ekonomi, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang.