RINGKASAN EKSEKUTIF
Kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Lampung merupakan masalah utama yang menghambat kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, Lampung masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi (10,69%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,19% pada 2024. Faktor-faktor seperti kurangnya investasi, pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta infrastruktur yang belum merata memperburuk masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis untuk mengatasi kesenjangan ini, termasuk pendidikan gratis hingga SMA/SMK, peningkatan investasi sektor padat karya, dan pembukaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk menarik industri baru yang dapat menciptakan lapangan kerja.
Untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah harus meningkatkan akses bagi keluarga miskin melalui program bantuan langsung tunai (BLT), subsidi pendidikan dan pangan, serta pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan agribisnis. Pusat pelatihan kerja di setiap kabupaten dengan program magang dan sertifikasi kompetensi harus diperkenalkan, serta pendampingan bagi keluarga miskin untuk memastikan mereka mengakses program pemerintah. Semua kebijakan ini harus dilaksanakan dengan pengawasan ketat dan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya, serta memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban tenaga kerja lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Provinsi Lampung secara signifikan.
PENDAHULUAN
Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah utama yang saling berkaitan, masalah ini tentunya dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat di Provinsi Lampung. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Lampung juga memiliki potensi sumber daya yang melimpah, namun pada kenyataannya Lampung masih menghadapi ironi dalam hal kesejahteraan masyarakatnya.
Berdasarkan data yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 10,69%, dengan Lampung Utara sebagai kabupaten dengan tingkat penduduk miskin sebesar 16,92%. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung sebesar 4,19% di tahun 2024. Dengan data seperti ini, telah menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Lampung yang belum menikmati kesejahteraan yang memadai.
Hal ini berbanding terbalik dengan potensi sumber daya alam yang ada di Provinsi Lampung, dalam artikel yang diunggah oleh pojoklampung, dengan luasnya yang mencapai 3.528.835 ha Provinsi Lampung memiliki potensi yang sangat banyak dari beberapa sektor penting, seperti dari pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, hingga kehutanan. Namun dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan angka pengangguran yang signifikan menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki dan realisasi manfaatnya bagi masyarakat Lampung.
Permasalahan yang dihadapi Provinsi Lampung ini tak hanya berdampak pada kesejahteraan sosialnya saja, namun berdampak juga pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Hal ini karena penduduk menggangur akan menyebabkan kemiskinan, sehingga untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan akan sangat sulit. Kesulitan inilah yang akan terus membuat mereka susah untuk keluar dari lubang kemiskinan dan merubah hidupnya.
Tujuan dari kajian ini untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan terhadap masalah yang dihadapi Provinsi Lampung, dan melalui kajian ini diharapkan mampu menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun strategi pembangunan yang dapat mengurai akar masalah kemiskinan di Provinsi Lampung.
DESKRIPSI MASALAH
Pengangguran di Provinsi Lampung
