[caption id="attachment_199524" align="aligncenter" width="512" caption="Beginilah jadinya kalau terlalu banyak badan yang mengurusi tentang TKI. Semua bikin peraturan yang membingungkan, padahal tujuannya cuma nyari untung dengan mengorbankan jerih payah para TKI"][/caption]
Sebenarnya saya sendiri belum yakin dan belum tahu pasti apa benar ini akun Jumhur Hidayat, ketua BNP2TKI, badan yang katanya mengurusi tetek-bengek soal ketenaga kerjaan kususnya para tenaga kerja di luar negeri.
Saya sendiri sudah pernah membuat tulisan undangan untuk beliau tahun lalu, namun ternyata tidak membuahkan hasil sampai saya sendiri lupa pernah menulisnya. Baru ngeh saat hari Sabtu (7 July 2012) ada colekan dari Aulia di dinding Facebook, laporan kalau ada akun yang “mungkin” ini adalah benar punya Jumhur Hidayat.
Jumhur Hidayat (semoga benar) membuat akun di Kompasiana tertanggal 7 Juli 2012, belum memposting tulisan dan komentarnya baru 2 biji, saya tahu komen ini masuk di lapaknya bu Pipiet Senja.
Kalau pun benar akun itu punya Jumhur Hidayat, saya pribadi berharap akan membawa perubahan sedikit demi sedikit tentang persoalan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di berbagai Negara. Masa iya kalau di cubit terus menerus dengan tulisan tidak akan sakit? Hal ini juga sebenarnya yang menjadi tujuan saya menulis di sini meski akhir-akhir ini agak jarang menulis.
Mungkin banyak yang sudah bosan membaca isu-isu tentang buruh migrant, tapi bagaimana pun, para buruh migran juga bagian dari warga Negara Indonesia. Buruh migran yang bekerja di luar negeri dan dijuluki Pahlawan Devisa, namun faktanya malah selalu menjadi korban para oknum yang tidak bertanggung jawab.
Di Hong Kong saja, Negara yang “menurut” banyak orang menjadi surganya BMI masih sangat banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata pelakunya adalah agen dan PJTKI. Tolong, jangan salahkah BMI yang memilih kenapa bekerja ke luar negeri. Kenapa tidak bekerja saja di dalam negeri yang minim palak dan tidak ada potong gaji. Bukan sesimple ini alasannya.
Terlalu banyak lembaga yang mengurusi persoalan TKI, membuat lembaga per lembaga itu menjadi bingung sendiri. Mereka membuat peraturan sendiri dan saling bertubrukan satu sama lain yang akhirnya para TKI-lah yang menjadi korban. Padahal sama-sama tahu, tujuan dari lembaga-lembaga itu bukan sejati ingin menjadi pelindung TKI tapi lebih ke-ingin mencari keuntungan sendiri.
Contoh nyata. BNP2TKI pimpinan Jumhur Hidayat. Dengan semangatnya menerbitkan KTKLN. Namun apa jadinya? KTKLN justru memakan banyak korban. Ada BMI yang gagal terbang ke Negara tujuan karena tidak memiliki kartu ini. Ada yang harus membayar jutaan kepada calo untuk bisa memuluskan pembuatan KTKLN, banyak yang terpaksa mengurangi jatah cuti yang hanya 2 Minggu hanya untuk mengurus kartu tidak jelas. Terminal kedatangan kusus yang menjadi sarang calo terang-terangan, meski banyak korban tetap saja dipertahankan. Mau mengelak dengan cara apa lagi, pak Jumhur? Padahal kalau BMI terkena kasus di luar negeri, KTKLN ini tidak bakalan mempan untuk menjadi penolong. BMI tidak butuh KTKLN, yang butuh kartu ini hanya pemerintah, lalu kenapa BMI disuruh membayar? kalau tidak punya malah dilarang untuk terbang?
BNP2TKI, tolong dong, kalau bisa dipermudah kenapa selalu mempersulit? Apa perlu ganti posisi menjadi BMI di luar negeri dulu agar paham dan benar-benar mengerti sebenarnya apa yang kami butuhkan? Bukan kartu, tapi perlindungan nyata. Bukan janji tapi aksi yang membuahkan hasil manis.
Asosiasi PPTKI Hong Kong (APPIH) yang semakin merugikan BMI. Melarang BMI pindah agen dan menunggu visa di China adalah kebijakan konyol yang dibuat oleh KJRI. Belum lagi KJRI membuat SE 2524 yang semakin mengikat BMI dengan agen. Nyata benar kalau agen anak emasnya KJRI, bukan?
Janji janji dan janji. Semua lembaga hanya berjanji akan menindak oknum yang tidak bertanggung jawab. Akan membawa masalah-masalah ini ke pemerintah. Janji terucap sudah tahunan, masalahnya pun masih seputar itu-itu juga, namun action-nya mana? Cuma talk only, terus menerus namun hasilnya masih NOL.
Terlalu banyak lembaga dan itu pun membutuhkan dana yang tidak sedikit, kalau fungsi dan gunanya tidak jelas, tidak menghasilkan dan malah menyengsarakan BMI, kenapa tidak dibubarkan saja?
Kunjungan ke luar negeri, study banding pun percuma. Kunjungan ke luar negeri yang ditemui bukan para TKI tapi hanya pejabat KJRI, apa gunanya?
Semoga pak Jumhur baca tulisan ini.
Ayo pak, kapan ke Hong Kong lagi? Saya siap membawa Bapak keliling Victoria Park, kampong Jawa-nya BMI di Hong Kong. Silahkan bertanya kepada mereka langsung, tentang KTKLN saja, atau tentang terminal 4 di bandara SOETTA. Tapi, setelah mendengar curhat mereka, tolong jangan ucapkan JANJI lagi, sudah bosan, pak. Sudah eneg dengan janji-janji. Kami butuh perlindungan nyata dan sejati, bukan janji-janji manis yang kami sudah tahu hasilnya tak ada sama sekali.