Baru Terpilih, Lima Pimpinan Baru KPK Sudah Diragukan? Kenapa?

Lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dipilih. Kelima pimpinan KPK terpilih tersebut merupakan orang-orang baru yang jarang disorot oleh media massa. Agus Rahardjo (Ketua KPK), Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode Muhammad Syarif merupakan kelima nama pimpinan KPK terpilih untuk periode 2015-2019. Namun banyak orang yang masih meragukan komitmen mereka dalam memberantas korupsi. Para netizen menyampaikan keraguan mereka terhadap pimpinan baru KPK di media sosial twitter.

 

“Dear people, #SaveGojek done. Now #SaveKPK please. Calon ketua terpilih levelnya meragukan. #SaveKPK #SaveKPK #SaveKPK #SaveKPK #SaveKPK”, @deborahdewi.

 

“Semoga pimpinan @KPK_RI yg baru lebih bertaring, walaupun sy PESIMIS. #SaveKPK”, @harrybuana.

 

Netizen lain juga berkicau, “#SaveKPK Upaya DPR melemahkan KPK terbukti dengan terpilihnya 5 pimpinan yang baru saat ini @jokowi @fadjroeL @basuki_btp”, @SofyanImansyah.

 

Sebagai makhluk politik, masyarakat memang berhak menyuarakan pendapatnya. Keraguan mereka kepada pimpinan baru KPK bukan terjadi tanpa alasan. Pada dasarnya, setiap orang akan melakukan pemrosesan informasi tentang lingkungannya, termasuk apa yang terjadi dengan KPK saat ini. Adanya isu mengenai pelemahkan KPK yang beredar sebelumnya dan bahkan masih ada hingga saat ini bisa menjadi salah satu alasan yang kuat. Ditambah lagi, DPR tidak memilih calon pimpinan KPK yang dinilai sudah memiliki komitmen. Sementara itu, latar belakang para pimpinan KPK merupakan informasi tambahan yang dapat memperkuat keraguan tersebut, misalnya pimpinan KPK yang sebelumnya bertugas di kepolisisan, intelijen, dan lembaga kehakiman. Latar belakang tersebut memunculkan keyakinan akan keberpihakan mereka kepada lembaga-lembaga tempat mereka bertugas sebelumnya.

Terlepas dari semua keraguan tersebut, sebagai warga negara yang baik kita perlu melihat terlebih dahulu kinerja dan komitmen para pimpinan baru KPK tersebut dalam memberantas korupsi di Indonesia.