- 1 hektar lahan milik Pemerintah alias garapan dikonversi jadi 5 tower unit Rusun dengan anggaran sebesar 400 Miliar Rupiah (ini linier dengan program visi-misi hunian murah ala Ga-ma)
- 1 Tower memiliki 200 unit dimana tarifnya variatif misalkan type 36 Rp300 ribu dan type 45 Rp400 ribu per bulan (bersih include dengan maintenance n operational seperti listrik, air, sampah, keamanan)
- Setiap KK penghuni diwajibkan membuat buku tabungan entah Himbara atau Bank Daerah setempat (kalau ada KTP bisa terintegrasi saja dengan KTP Sakti atau IKD atau apapun). Didorong untuk menabung, disamping eksperimen selain BPJS yang sebenarnya sudah gratis untuk mereka karena PBI juga layanan dokter jemput bola kepada mereka (Faskes dan Nakes linier)
- Investasi terpentingnya adalah di garis anak-anak usia sekolah dimana mereka mendapatkan KIP yang mana selain gratis sekolah juga biaya hidup dan jaminan untuk peralatan sekolah sampai gizi tercukupi bahkan sampai kuliah. Imbasnya jika sudah lulus tentu bisa mendapatkan pekerjaan yang menaikkan derajat keluarganya.
Hasilnya adalah jika hal ini dimasifkan disasar di kemiskinan perkotaan, yang mana tiap tahun turun 1-2 persen saja kemiskinan di perkotaan yang notabene menyumbang lebih dari separuh kemiskinan Nasional. Plus program ini juga dimasifkan sebagai bagian dari Investasi otomatis tentunya akan sangat berdampak pula pada Angka Kemiskinan secara Nasional yang berkorelasi pada penciptaan Sumber Daya Manusia yang Unggul. Larinya linier pula dengan program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana dimana sebenarnya hal ini juga berkenaan dengan Program KIP-Kuliah namun lebih termodifikasi dan tersegmentasi pada sasaran yang sangat miskin alias ekstrem. Apalagi urusan seperti ini juga yaitu dimulai dari Rusunawa Murah untuk Kaum Miskin Kota yang dijalankan secara masif dan simultan mengingat konteksnya adalah 2 generasi maksimal (alias 2 generasi selesai, langsung beralih). Saya yakin, kalau memang lebih masif lagi bukan tidak mungkin tidak sampai 2 generasi, mereka sudah pada pindah ke tempat yang jauh lebih layak karena sudah mendapatkan kesejahteraan yang lebih lagi. Jadi, bukan soal bantuan atau penjaminan-pemeliharaannya melainkan pemberdayaan dan penguatannya sebagaimana sebuah Investasi. Sehingga fakir miskin dan anak telantar bukan sekedar dipelihara Negara melainkan diberdayakan oleh Negara.Â
