Horor Macet di Jambi, Sinyal Warning Infrastruktur?

Barusan membaca Koran Kompas tentang macet berjam-jam bahkan seolah kendaraan mati total terjadi di Jambi. Bahkan dampaknnya panjang mulai dari sayur-sayuran yang mendadak busuk, kemudian ikan yang seharusnya dijual mati, hingga ambulans yang membawa korban kecelakaan dimana bisa ditolong akhirnya meninggal di perjalanan. 

Terus terang saja karena jalanan sama sekali tidak bisa bergerak, benar-benar seperti 'patung' belum lagi terhitung yang kehausan dan kelaparan menunggu lalulintas yang dominan adalah angkutan truk muatan besar yang dominan adalah mengangkut batubara. 

Karena ruas Jalan Nasional tersebut yang kabarnya sekitar Sarolangun merupakan titik pertambangan batubara yang umumnya mereka bertujuan untuk sampai ke Pelabuhan Talang Duku untuk diangkut dengan tongkang. Masalah ini ternyata memang pelik bukan hanya baru-baru ini saja. 

Baru ini saja menjadi Isu Nasional sehingga dimuat di Berita Mainstream Nasional, media daerah sudah berulang kali bersuara yang mana pandangan dari pihak-pihak yang terdampak sudah sampai menggema bahkan korban berjatuhan bukan hanya saat ini saja. 

Usut punya usut ini diakibatkan oleh Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur Al Haris yang seenak udelnya saja membiarkan lalulintas angkutan batubara seolah tidak ada peran Negara didalamnya untuk mengatur setidaknya pembatasan jam lalulintas jalan kalau memang mereka tidak bisa membuat jalurnya sendiri dalam waktu dekat yang sepadan dengan beban jalan untuk muatan batubara yang seringkali over. 

Bahaya memang berbeda dengan di Sumse ketika Gubernurnya tegas untuk meminta Perusahaan Batubara segera membangun dan memang sudah ada ruas jalannya selain katanya juga menjadi alternatif untuk mereka para pengguna kendaraan. 

Bahkan hal ini sudah berulang kali disuarakan oleh para supr truk yang sebenarnya hanya menjadi korban dari kebijakan ini baik batubara maupun non batubara. 

Memang pelik lah masalahnya, namun mau bagaimana lagi? Dilakukan pelarangan sementara juga akan berimplikasi pada ekonomi sementara macet mereka juga bikin ekonomi terdampak dengan inflasi yang tentu cenderung tinggi karena logistik yang tak memadai. 

To the point saja, inilah yang dinamakan urgensi infrastruktur sudah sampai kata 'darurat'. Terus terang selayaknya daerah yang menolak atau mempersulit infrastruktur terlepas rakyat atau pemerintah lokalnya introspeksi. 

Katanya tidak makan infrastruktur justru kalau tak ada Infrastruktur malah tidak bisa makan karena logistik esensial seperti sembako hingga migas terhambat, belum lagi ekonomi akan terhambat karena akses yang tak memadai meragukan investor untuk memgembangkan industri.