100 Hari Jakarta di Bawah Heru Budi Hartono, Capaian dan Catatan

Terus terang masalah ini cukup rumit bahkan kini memang sangatlah kompleks mengingat pasca Pandemi masyarakat sudah beraktivitas normal. Belum lagi perkara pembangunan yang terjadi di berbagai titik mengharuskan Pemerintah juga sinergi untuk menuntaskan soal transportasi umum. Semisal dalam pengadaan 100 bus listrik menjadi catatan agar segera dipercepat. 

Kemudian trase LRT Jakpro yang dari Velodrome dari awalnya ke Klender kembali lagi ke Manggarai, perlu sebuah izin trase dan harapannya bisa segera dieksekusi. Hal ini diputuskan belum lama mengingat urgensi yang didasari pada minat pasar alias penumpang yang meminta LRT yang sepi segera diarahkan ke kawasan perkantoran di Pusat Kota. 

Jika kemarin bermasalah soal ketinggian rel dengan stasiun Manggarai yang layang akhirnya diputuskan untuk disesuaikan dan Kemenhub memberi lampu hijau setelah sebelumnya dipertimbangkan kearah Klender lanjut Pondok Bambu sampai Halim. Kuartal 1 2023 diharapkan bisa segera konstruksi, lalu perkara kebutuhan jalan juga menjadi isu. Selain memang heboh isu ERP dan menuai pro dan kontra karena tidak memberi asas keadilan yaitu penyediaan transportasi setara. 

Kemudian pertambahan jalan juga menjadi isu, yaitu Pemprov menyadari efek dari ganjil genap adalah kepadatan alias over di jalan non ganjil genap yang rata-rata tidak selebar jalan arteri primer ruas ganjil genap, Jalan satu-satunya adalah menambah dan menyambungkan jalan eksisting berbasis permukiman yang selama ini terpotong, dibuat semacam shortcut dan dilebarkan sedikit daripada harus melebarkan jalan non ganjil genap yang sudah ada dan efeknya terhadap biaya. Lebih realistis jalan yang lebih kecil (arteri sekunder) disambungkan dan dilebarkan agar memotong arus jalan yang tentunya memudahkan rute bus non BRT yang juga melewati wilayah situ. 

Ada 10 ruas jalan dan kini dibebaskan lahannya. Kemudian menutup u turn juga penting mengingat u turn atau putar balikkan merupakan biang macet apalagi jika bersinggungan dengan Transjakarta akan menimbulkan kemacetan juga segera ditutup sekitar 27 u turn di DKI Jakarta.

Soal Tata ruang lantas menurut saya belum selesai. Bisa jadi ini berkaitan dengan kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir mengenai sengketa tanah atau kepemilikan yang belum sahih antara pemilik lama dengan yang pemilik baru. Nah, kita juga jangan lupa ketika Pj Gubernur baru saja menjabat dia membuka kembali layanan kanal pengaduan langsung di Balaikota. Sekalipun memasifkan pula kanal pengaduan di Kantor Walikota guna penyesuaian terhadap masalah. Harapannya juga masyarakat bisa lebih intens dan maksimal untuk penyelesaian masalahnya yang notabene berat dan tidak bisa diakomodir oleh aplikasi. 

Terus terang ini juga berkaitan dengan penyelesaian terhadap substansi masalah lain terutama soal pungli yang tak kunjung selesai. Memang sempat menjadi pro kontra kalau pelayanan konvensional memundurkan karena semua apps based tapi apabila dipadukan bisa menjadi pelayanan maksimal. Sebenarnya kalau kasus berat seperti tataruang, dan pungli belum lagi soal birokrasi yang sifatnya abstrak dan dibuktikan dengan dokumen-dokumen lengkap. Kalau perkara lapor tentang got mampet memang tidak usah jauh, tapi perlu dibedakan pula. 

Relate dengan tata ruang, ini berarti bahwa PRnya sangat rumit. Banyak sekali yang musti diubah dan disesuaikan, mulai dari penataan di kawasan JIS yang masih belum mengakomodir seluruh warga di sekitaran dimana ada Rusun tapi tidak segera dimaksimalkan sekalipun katanya klaim untuk masyarakat yang bekerja diberdayakan disitu. Kedepannya hal ini bisa segera dituntaskan, belum lagi yang berkaitan dengan proyek PSN masih banyak lahan yang diduduki belum sepenuhnya tertib dan rapi. 

Tata ruang juga berkaitan dengan urgensi dan juga kebutuhan akan proyek yang sangat mendesak seperti pengelolaan sampah, kemudian penanggulangan kemiskinan dan juga lingkungan yang sehat. Semisal untuk membangun ITF supaya sampah bisa diolah menjadi energi ramah hingga Rusunawa terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh dan diberi jaminan hidup. Jika Pemda kurang, tentu bisa berkolaborasi seperti pendahulu yang juga masif membangun fasilitas sosial dengan pihak ketiga melalui skema denda atau kontribusi developer terhadap KLB, kedepan bisa dimaksimalkan bukan hanya soal estetika melainkan kebutuhan memberdayakan masyarakat kota,

Demikian perspektif saya mengenai catatan dan capaian terkait 100 hari kerja. Masih sangat singkat perjalanan dan masih sangat panjang yang ingin disongsong. Kedepan, Pemda dibawah Pj juga konsisten terutama soal situasi sosial politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024 juga musti kondusif. Perkuat kemitraan dan tetap bersinergi apapun itu latar belakang elemen masyarakat agar bisa sejalan dan seimbang karena 2025 masih lama sekali. 

Setidaknya Pj punya banyak waktu untuk berbuat hingga Gubernur yang akan datang bisa meneruskan dengan sebaik-baiknya. Jakarta adalah Kota Kolaborasi, dan Jakarta juga bisa sukses untuk menjadi contoh Indonesia ditengah Dunia.