Titipkan Dana Rakyat pada yang Rakyat Kenal

Birokrasi di negri ini mempersulit pemerintah menyalurkan berbagai kebijakan pro rakyat. Sepanjang pemerintah tidak melakukan terobosan yakni anggaran masih tetap disalurkan lewat jalur birokrasi maka hasilnya akan tetap sami mawon. Lalu akarnya dimana?

Semua orang tau, tidak semua rakyat mengenal walikota, bupati, camat, lurah bahkan RWnya,  tapi hampir pasti rakyat mengenal ketua RT nya. Dan tidak semua RT tahu program pemerintah karena RT tidak dianggap sebagai kepanjangan tangan kepala desa apalagi bupati atau walikota.. selain urusan iuran sampah dan keamanan. Maka terjadilah jarak yang masih jauh antara rakyat dengan kesejahteraan yang menjadi haknya.

Bayangkan saja kita masih lihat ada rakyat miskin yang rumahnya lebih mirip kandang kambing. Sering kita saksikan  ada rakyat yang sedang pasrah menunggu ajal dirumah kumuhnya oleh karena sakit lumpuh seorang diri. Mereka bukan tidak didatangi pejabat malah kadang ada bukti video telah didatangi, tapi setelah itu ya sudah.. tanpa tindak lanjut. Keterlaluan kalau dana desa yang digelontorkan cukup besar kepenjuru desa setanah air tapi banyak tak sampai menyentuh mereka.

Maka sudah saatnya pemerintah mendata ulang seluruh ketua RT se Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bukalah semacam website sebagai media pendataan tersebut. Mintai seluruh pejabat setingkat RT mendaftarkan dirinya plus daerah, nama desa dan data komplit warganya. Lalu undang mereka untuk mendapat arahan. Angkat mereka sebagai pegawai yang fungsinya kepanjangan tangan pemerintah pusat yang langsung menyentuh rakyatnya, dengan tugas dan jabatan spesial ngurusi rakyat, menyalurkan segala yang berkaitan dengan semua program pemerintah pro rakyat agar misi mewujudkan kesejahteraan rakyat tercapai sampai tujuan.

Setiap pejabat RT harus mendata lengkap warganya tidak sebatas nama umur jenis kelamin tapi juga kategori mampu dan miskin. Kategori pengangguran miskin tapi potensial memerlukan bimbingan keahlian agar bisa dapat kerja dan lain semacamnya sampai komplit. Ketua RT berperan aktif mendata warganya sambila mensosialisasikan program2 pemerintah seperti misalnya apakah kategori miskin telah memiliki fasilitas kesehatan gratis, pendidikan gratis dll yang serba gratis termasuk sertifikasi rumahnya. 

Dan RT menjadi sosok yang siap mengantar dan membantu warga tak mampu yang alami kesulitan seperti sakit keras, melahirkan sulit karena jauh ke rumah sakit atau tidak mendapat pelayanan RS karena memakai BPJS gratis atau kelas yang murah dan semacamnya.  

Tugas ketua RT pun  bisa diperluas dan spesifik. Bisa sebagai informan masalah keamanan jika dilingkungannya ada kegiatan mencurigakan seperti kegiatan teroris, merakit bom, narkoba dll.

 RT mendata SDM,  pelaku usaha yang potensial dapat dikembangkan melakukan eksport tapi tak terurus dan terabaikan oleh sebab ketidak tahuan atau hambatan birokrasi.

Program pemerintah sebaik dan sebagus apapun tak akan pernah sampai hingga menyentuh tangan rakyat secara menyeluruh tanpa mengikut sertakan ketua RT sebagai pejabat terendah tapi yang paling dekat dengan rakyat. Karena lewat mereka pemerintah dapat mensosialisasikan segala programnya yang selama ini kurang dilakukan pejabat diatasnya.

Dengan cara memberdayakan ketua RT akan serba efisien dalam hal waktu, biaya, sekaligus memangkas birokrasi. Keakuratan data penduduk, wilayah dan jumlah desa akan menjadi real dan terhindar dari data fiktif oleh karena RT diwajibkan aktif bersedia membuka diri dengan sarana sosial media seperti facebook, tweeters atau whatsapp yang bisa diakses warganya yang membutuhkan, juga sekaligus tersedia akses sosial media untuk pengaduan dari warga ke pemerintah bila terjadi penyimpangan.

Anggaran yang sifatnya sosial bagi kesejahteraan rakyat memang sebaiknya ditangani dari pusat agar tidak bocor dijalan, bisa berupa serba kartu yang pengelolaannya menjadi kewenangan RT. Karena RT dan rakyat sudah biasa saling mengetuk pintu rumah mereka.