Kesiapan Transisi Energi Kompor LPG Menjadi Kompor Induksi di Indonesia

Banyak yang membandingkan kompor LPG dan kompor induksi. Masyarakat masih beranggapan bahwa harga kompor listrik lebih mahal dibandingkan dengan kompor LPG dan kompor LPG akan jauh lebih cepat menghantarkan panas dibandingkan dengan kompor induksi. 

Anggapan ini tentu menjadi pekerjaan rumah untuk mensosialisasikan secara bertahap dan mengambil arah kebijakan konkret sehingga masyarakat mau dan terbiasa menggunakan kompor induksi kedepannya. 

Harga khusus paket instalasi kompor listrik maupun potongan harga untuk meningkatkan daya nampaknya belum cukup. Hal yang perlu dipertimbangkan selain penambahan daya adalah tarif listrik yang harus dikeluarkan sehari-hari untuk pemakaian kompor induksi. 

Dengan skema penambahan daya listrik pada rumah yang hanya memiliki daya 450 VA menjadi minimal 900 VA, pemerintah diharapkan dapat tetap melakukan subsidi tarif listrik tersebut bagi masyarakat kurang mampu.

Penerima subsidi tarif listrik tersebut merupakan masyarakat yang tervalidasi oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial selagi menunggu pengembangan teknologi untuk mengatasi masalah biaya yang dikeluarkan untuk realisasi kompor induksi. 

Tidak terlewatkan juga mengenai jaringan listrik di Indonesia. Pengadaan kompor induksi juga harus sejalan dengan pemenuhan target jaringan listrik 100% di Indonesia untuk menciptakan keadilan pemanfaatan energi hingga ke semua daerah di Indonesia. 

Upaya transisi kompor LPG ke kompor induksi memberikan stimulus di berbagai bidang. Stimulus yang berkaitan dengan pengembangan teknologi yakni kedepannya dapat ditemukan kompor listrik dengan daya yang minimal, menghantarkan panas maksimal dan lebih terjangkau untuk masyarakat. 

Bukan menjadi tidak mungkin penggunaan kompor induksi juga dapat mendukung produktivitas produk-produk dalam negeri yang dapat bersaing dengan produk luar negri. 

Besar harapan agar kompor induksi dapat menekan angka APBN yang dikeluarkan untuk impor LPG, namun jangan sampai menimbulkan polemik baru di masa yang akan datang. 

Pemerintah harus pintar - pintar dalam mengelola sumber daya energi sehingga program dapat berjalan linear dan terintegrasi dengan baik oleh PLN maupun produsen listrik swasta di Indonesia.