Tak pernah bosan dan surut tentu pergolakan politik di Indonesia ini. Belakangan ini seiring dengan dekatnya tahun pemilu, ancang-ancang mulai dipersiapkan berbagai partai politik masing-masing. Tahun ini mungkin ibaratkan menanam bibit suara pada masyarakat sehingga dapat dipetik hasil suara tersebut ketika pemilu itu tiba. Berkenaan dengan hal tersebut, tentu sebagai mahasiswa bahasa saya mencoba untuk merumuskan dan mencari relasa antara hubungannya politik dengan bahasa. Percaya atau tidak, bahasa memang menjadi hal yang sangat amat melekat pada segala kegiatan manusia, termasuk berpolitik.
Melihat dari berbagai fenomena politik yang ada, saya juga melihat potensi bahasa yang terjadi dalam ruang formal di era digital ini kini menjadi asupan sehari-hari yang bisa dicerna oleh khalayak luas. Hal itu bisa terjadi karena adanya teknologi dan media. Fenomena atau wacana politik yang mencuri perhatian kritis saya sebagai mahasiswa adalah menyoal potensi akan diselenggarakannya kembali pemilu proporsional. Pemilu proporsional sendiri adalah pemilu tertutup di mana masyarakat pencoblos tidak akan secara langsung mengetahui siapa yang akan dipilihnya dalam pemilu, tetapi mencoblos partai politik dan partai sendiri itulah yang nanti akan menentukan kandidat untuk menjabat posisi tertentu.
Maka dari fenomena atau wacana ini terbesit untuk mengupas apa maksud dan tujuan para dominasi di mimbar atas sana perihal ngototnya mereka akan sistem pemilu tertutup ini terselenggara. Menarik atas hal tersebut digunakannya teori dalam ilmu analisis wacana kritis sebagai pisau analisis pengkajian fenomena politik ini. Melihat apa yang disediakan dalam AWK tentu amat menunjang pembedahan fenomena ini untuk dikupas dan dicari sebuah simpulan. Ideologi dalam politik merupakan topik penting dalam Analisis Wacana Kritis (AWK) karena ideologi selalu mewarnai produksi wacana. Tidak ada wacana yang benar-benar netral atau objektif atau steril dari ideologi penutur atau pembuatnya. Tujuan AWK adalah untuk menemukan "ideologi" yang tersembunyi di balik suatu wacana, teks, atau pemakaian bahasa secara publik. AWK sangat potensial untuk menganalisis bahasa politik dan bahasa hukum. Bahasa politik,
seperti kampanye politik, pidato politik, pidato kenegaraan, maupun dalam rapat-rapat di lembaga politik. Bahasa hukum dalam linguistik terapan, terdapat suatu bidang kajian yang dikenal dengan linguistik forensik.
Perlu diketahui bahwasanya bukan hanya wacananya saja yang akan dikaji, tapi juga bagaimana proses produksi wacana tersebut sehingga bisa sampai terbitnya di berbagai media, artinya di sini bahwa media pun mempunyai andil dan ideologinya sendiri, manarik!
Apa yang nantinya berusaha diungkap lewat wacana pemilu tertutup ini selain menggunakan AWK, tapi juga beririsan erat dengan ilmu semiotika atau tanda. Sampai saat ini, sekurang-kurangnya terdapat sembilan macam semiotik yang kita kenal sekarang (Pateda, dalam Sobur, 2004). Jenis-jenis semiotik ini antara lain semiotik analitik, diskriptif, faunal zoosemiotic, kultural, naratif, natural, normatif, sosial, struktural. Bahasa dalam pemakaiannya bersifat bidimensional. Disebut dengan demikian, karena keberadaan makna selain ditentukan oleh kehadiran dan hubungan antar lambang kebahasaan itu sendiri, juga ditentukan oleh pemeran serta konteks sosial dan situasional yang melatarinya. Dari penjelasan dasar di atas mengenai semiotika ditarik benang merah bahwa semiotika nantinya dalam pengkajian wacana politik yang akan dianalisis berfungsi untuk menguraikan tanda-tanda baik bentuknya dalam kata atau frasa bahkan kalimat yang dimanifestasikan dalam konteks sosialnya.
Penting, bahkan dikatakan amat penting melihat berbagai tanda yang ada dalam terbitnya wacana-wacana terkhusus wacana politik menjelang tahun politik ini. Dan AWK dengan irisan semiotika ini tentu menjadi pisau analisis yang padu untuk dipakai.
Ditulis oleh Akbar Ramdani H.
