Kritik dan Solusi: Dua Hal yang Harus Bersandingan?

Beberapa waktu yang lalu, jagat dunia maya sempat dihebohkan dengan kabar tuntutan pencemaran nama baik oleh Politisi Nasdem, Hillary Brigitta kepada Komika asal Papua, Mamat Alkatiri. Asal-muasal perkaranya berawal dari materi stand up comedy Mamat yang mengandung unsur perkataan kasar kepada Brigitta pada suatu acara diskusi politik.

Tetapi dalam tulisan ini, Penulis tidak mau mengomentari lebih lanjut siapa yang benar dan siapa yang salah pada permasalahan Mamat vis a vis Brigitta. Melainkan ada hal lain yang tak kalah menarik untuk dikomentari, yakni salah satu substansi materi Mamat mengenai diskursus kritik dan solusi.

Penulis kerapkali mendengar pernyataan para pejabat yang mengatakan bahwa "kritik harus disematkan dengan hadirnya solusi", bahkan tidak jarang statement serupa diucapkan oleh para politisi yang mengusung identitas dari kalangan milenial. Sebenarnya jika ditelusuri lebih dalam, hal ini sangat miris.

Mengapa miris? Mari kita bedah. Mengacu pendapat Najwa Shihab dalam saluran Youtubenya, kritik merupakan sesuatu yang bersifat dekonstruktif atau membongkar. Artinya, kritik merupakan sesuatu yang ditujukan untuk mengupas suatu permasalahan secara mendalam. Kritik merupakan salah satu dari karakter yang kerap dijumpai dalam budaya negeri demokrasi. Hal ini tentu saja sebagai 'efek samping' atas kebebasan berpendapat yang dihargai.

Dalam konteks kehidupan bernegara misalnya, kritik terhadap suatu isu kebijakan merupakan wujud dari kepedulian atas peran kita semua sebagai warga. Dalam bahasa politik, hal tersebut merupakan bagian dari penerapan budaya politik partisipan -- suatu budaya politik yang menyatakan bahwa warga negara merupakan instrumen penting dalam memengaruhi kebijakan negara. 

Budaya politik partisipan merupakan salah satu hal ideal dalam berdemokrasi. Pendek katanya, apabila warga negara melakukan kritik terhadap suatu hal maka secara tidak langsung mereka menunjukkan rasa peduli sekaligus kasih sayang terhadap negerinya.

Tetapi apakah harus ada solusi dalam setiap kritik yang kita lontarkan? Dalam pendapat penulis sebenarnya tidak juga. Kritik yang disertai solusi sama sahnya dengan yang tidak menggunakan instrumen solutif sekalipun. Lagi pula, apabila kita lihat dengan cermat, entitas kritik sebenarnya sudah merepresentasikan setengah dari solusi itu sendiri. Setidaknya sudah terlihat celah-celah mana saja yang harus segera dibenahi.

Kritik yang disertai solusi sama besar sahnya dengan yang tidak menggunakan instrumen embel-embel solutif sekalipun

Mari kembali ke persoalan bernegara, lantas siapa yang memiliki tanggung jawab untuk mencari solusi? Tentu saja para pemangku kebijakan, dalam hal ini adalah legislatif dan eksekutif. 

Mereka merupakan entitas yang berkewajiban untuk mencarikan solusi guna mengentaskan segela jenis permasalahan yang melanda negeri ini. Hal ini dikarenakan bagian dari pekerjaan mereka yang dibayar untuk melakukan itu. Dari mana uang untuk menggaji para birokrat? Ya tentu saja dari uang-uang pajak kita semua.

Meminjam istilah Rocky Gerung, hubungan kritik dan solusi terhadap kaitannya dengan relasi warga negara dan pemerintah dianalogikan seperti simbiosis mutualisme antara Tukang kebun dan Kliennya. Sang klien wajib membayar upah jasa sang tukang kebun sebagai timbal balik atas kerja kerasnya terhadap kebersihan dan kerapihan taman di halaman rumah.