Sebagai langkah besar menuju stabilitas kawasan, Indonesia dan Tiongkok baru-baru ini mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kembali komitmen mereka untuk melindungi kedaulatan masing-masing sekaligus memperkuat kerja sama maritim di Laut Cina Selatan. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan diplomasi proaktif Indonesia dalam menjaga keutuhan wilayah di tengah dinamika geopolitik yang kompleks
Selama beberapa waktu sekarang, Laut China Selatan telah menjadi daerah yang penuh kontroversi karena banyak negara bersaing klaim wilayah di sana. Dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi strategisnya, kawasan ini menjelma sebagai pusat minat yang penting, baik dari segi ekonomi maupun militer. Dalam hal ini, pernyataan bersama antara Indonesia dan Tiongkok berusaha mencapai keseimbangan antara aspirasi kedaulatan dan kerja sama regional.
Peluang dari pernyataan Bersama
Tindakan ini bisa dianggap sebagai inovasi, terutama ketika ketegangan meningkat di daerah akibat kegiatan militer dan eksplorasi satu pihak. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis di Natuna Utara, Indonesia tetap mendorong penyelesaian perselisihan melalui cara damai sesuai dengan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.
Pernyataan ini menegaskan urgensi dialog dan diplomasi, memberikan harapan untuk stabilitas di wilayah tersebut. Kerja sama dalam mengelola wilayah maritim, mengawasi keamanan, dan melestarikan lingkungan di Laut China Selatan dapat memberikan keuntungan signifikan bagi kedua negara, terutama dalam hal ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan.
Kritik dan Tantangan yang Mengemuka
Tetapi, kritik tetap ditujukan kepada pernyataan bersama ini. Salah satu masalah utama adalah potensi ancaman bagi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Walaupun Indonesia tidak mengklaim wilayah di Laut China Selatan, klaim yang tumpang tindih dari Tiongkok di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara tetap signifikan.
Beberapa orang meragukan sejauh mana Tiongkok berkomitmen untuk menghormati supremasi hukum internasional, mengingat tindakan mereka di wilayah tersebut sering dianggap sebagai pemicu, seperti pembangunan pulau buatan dan penempatan fasilitas militer. Apakah berbicara dan menyatakan bersama sudah cukup untuk menjamin bahwa kedaulatan Indonesia aman?
Dalam hal ini, ada kekhawatiran bahwa kolaborasi ini dapat memberikan dukungan tidak langsung pada tuntutan satu pihak Tiongkok, khususnya tanpa upaya konkret untuk menyelesaikan konflik. Beberapa orang juga meragukan apakah pernyataan ini benar-benar dapat mencegah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut.
Menjaga keseimbangan antara diplomasi dan kedaulatan
Sebagai negara pemilik prinsip politik bebas aktif, Indonesia harus tetap berhati-hati ketika bermitra dengan Tiongkok. Diperlukan rencana jangka panjang yang memastikan integritas teritorial dengan meningkatkan pengawasan di Natuna Utara dan berkerjasama dengan negara-negara ASEAN lainnya untuk mendukung pendekatan pragmatis ini.
Dalam situasi ini, Indonesia harus mempertahankan keterbukaan dan melibatkan semua pihak terkait, seperti warga Natuna, agar kerjasama yang dilakukan tidak merugikan kepentingan negara. Diplomasi aktif yang melibatkan komunitas internasional harus mendukung upaya ini untuk menekan Tiongkok agar mematuhi hukum internasional.
