Fenomena judi online di Indonesia telah menimbulkan banyak perdebatan, terutama terkait dampak finansial yang dihadapi negara. Data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa selama 2022-2023 transaksi judi online di Indonesia sudah mencapai Rp 517 triliun, dengan lebih dari 3,3 juta masyarakat Indonesia terlibat dalam aktivitas tersebut. Judi online telah memberikan dampak besar di sekitar masyarakat Indonesia terutama hal-hal negatif seperti kerugian finansial individu, kecanduan bermain, dan peningkatan kejahatan dan kasus yang merugikan lingkungan sekitar mereka. Dengan dilegalkannya perjudian online di Indonesia, hal ini dapat memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat.
Judi online sudah tersebar luas di seluruh dunia dan siapa pun dari seluruh dunia dapat mengaksesnya melalui internet. Karena Indonesia tidak melegalkan perjudian, warga negara Indonesia terpaksa mengakses internet untuk berjudi online, yang berarti mereka menitipkan uangnya di negara lain yang mengelola situs perjudian yang sedang digunakan. Dengan tingkatnya pengeluaran di negara lain, konsumsi di negara kita akan menurun yang dapat merugikan perekonomian seiring berjalannya waktu.
Dengan legalnya judi online, pemerintah dapat menggunakan sistem perpajakan yang ketat. Negara-negara seperti Inggris dan Singapura telah berhasil mengintegrasikan judi online ke dalam sistem legal mereka, menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan untuk membantu membangun negara. Di Indonesia, jika transaksi judi online mencapai Rp 517 triliun selama dua tahun terakhir, maka dapat dikenakan pajak 10-15%. Dari hal tersebut, pendapatan negara bisa bertambah secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya.
Dalam situasi ilegal, judi online sulit dikontrol karena beroperasi secara bersembunyi melalui server asing yang dapat diakses melalui VPN (Virtual private network) dan platform yang ilegal. Dengan dilegalisasikannya perjudian online, pemerintah dapat mengatur dan menjaga operasi ini melalui lisensi resmi, mengawasi aktivitas pemain, dan meminimalkan risiko kejahatan atau penipuan. Hal ini juga memungkinkan identifikasi seseorang dapat ditemukan lebih mudah terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.
Meski menunjukkan penurunan, pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan yang cukup besar bagi pemerintah. Pada tahun 2024, pengangguran di Indonesia memiliki nilai setinggi 4.82%, hal ini menunjukkan adanya permasalahan yang masih ada di pasar tenaga kerja. Industri judi online yang dilegalkan dapat menciptakan peluang kerja baru di bidang teknologi, pemasaran, layanan pelanggan, dan manajemen operasional yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Selain itu, investasi asing di sektor-sektor ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, apalagi dengan sekitar 246 juta pengguna internet di Indonesia yang bisa membuka potensi dan pertumbuhan pasar yang sangat besar.
Namun, meskipun manfaat ini menjanjikan, legalisasi juga harus disertai dengan regulasi ketat untuk mengatasi risiko, termasuk penyalahgunaan keuangan dan dampak sosial. Kita dapat mengambil Singapura sebagai contoh di mana mereka memperkenalkan regulasi yang melarang warga negara Singapura bermain di kasino tetapi turis asing diperbolehkan.
Pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa pendekatan seimbang antara kebijakan legalisasi dan pengawasan dapat menjadi langkah maju untuk mengatasi masalah judi online secara efektif.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
