Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari sabang sampai merauke, terdiri dari 17.000 lebih pulau, pada pulau tersebut setidaknya memiliki berbagai macam potensi, khususnya sumber daya alam. Sehingga hal tersebut merupakan sebuah keberuntungan yang baik untuk bumi pertiwi ini. Tetapi hal tersebut bertolak belakang dengan jumlah sumber daya alam berlimpah yang dimiliki oleh bangsa ini. Sampai-sampai kita seperti sebagai penonton, di bumi yang katanya merupakan salah satu negara terkaya di dunia, dengan sumber daya alamnya. Sebenarnya apa yang terjadi dibumi pertiwi ini? sampai-sampai potensi yang sangat besar ini, tidak dapat ataupun belum dikelola secara optimal dan tentunya akan berakibat pada minimnya pendapatan negara.
Dari penggambaran sekilas tentang kondisi tersebut, saya akan membas dari penyebab, permasalahan, sampai solusi secara runtut. Mari kita menuju penyebab kondisi ini, hal ini terjadi karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang minim, dalam hal ini pengusaha atau entrepreneur. Karena untuk mengelola suatu potensi ataupun sumber daya alam yang berlimpah, diperlukan sebuah langkah dan perencananaan strategis. Guna mengeksekusi langkah dan perencanaan tersebut, dibutuhkan banyak pengusaha dan SDM berkualitas dalam mengelola sumber daya alam dan potensi dari bangsa Indonesia. Tetapi jika dilihat secara garis besar, Indeks indonesia termasuk paling rendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang peringkat pendidikan dan jumlah pengusaha. Untuk jumlah pengusaha hanya sebesar 0.7% dari total penduduk. Sedangkan untuk sektor pendidikan, menurut hasil survei World Competitiveness Year Book dari tahun 1997 sampai tahun 2007 pendidikan Indonesia berada dalam urutan yaitu sebagai berikut, pada tahun 1997 dari 49 negara yang diteliti Indonesia berada di urutan 39. Pada tahun 1999, dari 47 negara yang disurvei Indonesia berada pada urutan 46. Tahun 2002 dari 49 negara Indonesia berada pada urutan 47 dan pada tahun 2007 dari 55 negara yang disurvei, Indonesia menempati urutan yang ke 53.
Ditambah lagi, dengan kondisi yang sebenarnya sangat memprihatinkan, tetapi masih menjadi primadona dari masyarakat Indonesia. Jawabannya ialah masyarakat Indonesia lebih cenderung memilih untuk menjadi ataupun berprofesi sebagai seorang pekerja dalam hal ini ialah sebagai Pegawai Negeri Sipil. Disatu sisi, pemerintah Indonesia berupaya mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka lowongan PNS dengan jumlah relatif sangat besar, tetapi disisi lainnya hal ini akan menyebabkan pengeluaran pemerintah khususnya anggaran belanja pegawai menjadi meningkat, serta jumlah PNS yang cukup banyak sehingga pekerjaan mereka menjadi tidak efektif. Saat ini jumlah PNS aktif ialah sebesar 4,3 juta. Jika diamati angka itu sangatlah besar. Sehingga pernyataan dari Presiden SBY pada beberapa waktu lalu tentang anggaran belanja negara untuk daerah (APBD) sebesar 50% dihabiskan untuk anggaran belanja pegawai, dalam hal ini ialah pengeluaran untuk gaji PNS. Hal tersebut juga ditambah dengan anggaran untuk anggaran pensiunan PNS. Menurut BBC Indonesia, setiap tahunnya pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar Rp 40 Triliyun untuk anggaran gaji pensiunan PNS. Karena saat ini, jumlah pensiunan PNS sebesar 3,2 juta jiwa dan setiap tahunnya setidaknya ada 110.000 pensiunan PNS baru, jika itu dikaji mungkinkah sisa anggaran tersebut untuk membiayai sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, belanja modal, dan pengeluran strategis negara lainnya? Kondisi lainnya, ialah sedikitnya jumlah pengelola sumber daya alam dan potensi yang ada, karena masyarakat Indonesia terlalu banyak yang menjadi PNS ataupun pekerja daripada pengusaha, hal ini jika dikaji secara historikal ada benarnya. Karena pada masa pemerintahan kolonial Belanda, para ahli dari warga Indonesia yang memiliki kemampuan SDM berkualitas, diberikan suatu jabatan ataupun pekerjaan sebagai petugas kantoran ataupun administrasi (klerk). Dalam hal ini, supaya mereka terpaku pada pekerjaanya. Sehingga tanpa disadari, mereka mengalami pengunduran kualitas SDM melalui rutinitas pekerjaan. Hal tersebut akhirnya berdampak pada mental dan paradigma masyarakat, khususnya para pemuda ataupun lulusan Perguruan Tinggi. Mereka lebih suka menjadi PNS, karena mereka merasa pekerjaan PNS tidak terlalu menguras tenaga dan pikiran secara berkelanjutan, serta mereka memperoleh pensiunan sebagai jaminan masa tuanya dan hal tersebut merupakan alasan yang kuat untuk mejadi seorang PNS. Hal ini dibuktikan dengan ramainya jumlah pendaftar dan peserta, jika ada seleksi PNS, baik itu tingkat daerah maupun pusat.
Jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus, akan menjadi sebuah beban bagi pemerintah Indonesia. Dapat dipastikan APBN Indonesia akan banyak teralokasi untuk anggaran belanja pegawai (PNS dan Pensiunanan), apalagi diperburuk dengan jumlah pengusaha yang relatih sangat sedikit, hanya sebesar 0,7 % dari total penduduk Indonesia dan hal tersebut jauh berbeda dengan kondisi di Singapura, setidaknya ada total 6 % dari penduduknya ialah pengusaha, sehingga wajar jika Singapura menjadi negara maju baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Karena untuk menjadi negara yang maju dan berkembang pesat, sebuah negara harus memenuhi kuota minimal 2% dari total penduduk ialah pengusaha, sedangkan Indonesia masih belum memenuhi kuata minimal tersebut. Jika kuota minimal tersebut terpenuhi, dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara maju dan negara akan memperoleh pendapatan berupa pajak, yang tentunya anggaran APBN menjadi proporsional, sehingga penganggaran belanja pegawai kedepannya dapat diminimalisir. Sehingga APBN menjadi lebih sehat dan dapat dialokasikan ke anggaran pendidikan dan kebutuhan strategis pemerintah lainnya. Solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan APBN saat ini dan pengelolaan sumber daya alam serta potensi yang ada di Indonesia agar dapat optimal ialah penghapuskan anggaran (gaji) bagi pensiunanan PNS, kecuali TNI, Polri, dan Guru. Dalam hal ini, sebagai penggantinya pemerintah memberikan subsidi berupa asuransi kesehatan dan pengalihan anggaran tersebut ke subsidi pendidikan, industri dalam negeri, dan pengusaha Indonesia. Kebijakan tersebut akan merubah paradigma pemuda untuk tidak berpikir pragmatis menjadi seorang pegawai khususnya PNS, melainkan bagaimana mereka dapat membuat sebuah lapangan pekerjaan bagi orang lain (Pengusaha). Kebijakan tersebut akan berdampak positif dalam jangka waktu yang panjang setidaknya 5 sampai 10 tahun kedepan.
Feby Dwi Sutianto
Ditulis untuk mengikuti Lomba Artikel Depkeu 2010
