Oleh: Febry Arisandi
Drama aksi dengan agenda Revolusi yang di usung oleh banyak pecinta sepak bola di tanah air, hendaknya di tanggapi serius oleh segenap pengurus PSSI. Bukan malah menuduh pihak-pihak tertentu khususnya pemerintah telah melakukan Intervensi terhadap PSSI. Gerakan Revolusi PSSI adalah bentuk kecintaan Rakyat(baca: supporter) terhadap perubahan di tubuh PSSI yang di anggap sudah tidak sehat lagi. Gagalnya 2 calon ketua PSSI yang dianggap mampu dan Membawa aura perubahan di PSSI semakin memperkuat dugaan ada yang salah di dalam tubuh PSSI itu sendiri. Walaupun belakangan ada keputusan Komisi Banding PSSI yang menganulir semua calon.
Politisasi terhadap PSSI harus di hindari, karena berdampak tidak sehat bagi prestasi dan kemajuan sepak bola Indonesia. Lihat saja pada saat ajang Piala AFF yang Lalu, Nurdin Halid mengklaim bahwa Keberhasilan Timnas adalah keberhasilan Kepemimpinannya dan jasa Partai Golkar (Detik.com, 18/1). Menjelang pertandingan, TIMNAS seharusnya di pacu untuk lebih berkonsentrasi pada kemenangan, bukan malah melakukan silaturahim dan menerima undangan yang tidak tepat pada waktunya. Mencari Popularitas dengan memanfaatkan PSSI dan TIMNAS untuk Pencitraan Parpol di rasa sangat tidak etis. Karena menggagu konsentrasi nasional yang pada saat itu lagi berapi-api rasa nasionalismenya.
Menyoroti prestasi sepabola nasional yang gagal meraih hasil bagus di SEA GAMES 2009, gagal menjadi yang terbaik di piala AFF 2010, dan peringkat dunia yang semakin menurun. Lihat saja pada januari 2011 kita berada di peringkat 126, februari 2011 peringkat kita semakin menurun menjadi 129, padahal pada tahun 1999 kita pernah masuk ke peringkat 90 besar(FIFA.COM). sungguh ironis sekali, di tengah semakin cintanya masyarakat pada TIMNAS indonesia dan berharap yang terbaik untuk Kemajuan dan perubahan sepak bola nasional.
Sikap pemerintah
Pemerintah dalam hal ini kementrian pemuda dan Olahraga pada press confrence nya pada (21/2) mengatakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU-SKN), Pasal 13, bahwa "Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional. Kemudian di tegaskan lagi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Pasal 118, bahwa "Pengawasan dimaksud meliputi pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan. Sungguh dengan sangat jelas peraturan-peraturan mengisyaratkan Pemerintah untuk masuk dan bertindak tegas terhadap perubahan sepak bola nasional, khususnya di tubuh PSSI sendiri yang notabene masih bagian dari entitas Olah raga Indonesia.
Pemerintah dan KONI/KOI sampai dengan saat ini telah memainkan perannya dengan baik guna memecahkan kebuntuan dan meredakan tekanan masyarakat. Bahkan kalau PSSI terus-terusan ngeyel. Pemerintah bisa memberikan sanksi kepada PSSI, berdasarkan Pasal 121, bahwa "Dalam rangka efektivitas pengawasan, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau organisasi olahraga yang melakukan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan." Serta "Pengenaan sanksi administratif pada tiap pelanggaran administratif dalam pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan tingkat nasional dilaksanakan oleh Menteri."
Di tegaskan lagi Dalam Pasal 122, bahwa "Bentuk sanksi administratif dimaksud meliputi peringatan; teguran tertulis; pembekuan izin sementara; pencabutan izin; pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukkan, atau pemberhentian; pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
PSSI Harus Berubah
PSSI yang mendapat suntikan dana dari APBN dan APBD untuk menjalankan setiap kegiatannya merasa pemerintah tidak punya Hak untuk mengintervensi PSSI. Ini aneh kan? Kalau intervensi yang di maksud adalah untuk perbaikan dan perubahan sepak bola nasional yang semata-mata berlandaskan kepedulian terhadap kerinduan prestasi sepak bola nasional, kenapa PSSI harus menutup diri? Sungguh sangat di sayangkan apabila telah terjadi kesepakatan-kesepakatan tertentu untuk menyelamatkan kepentingan pribadi dan golongan. Di tengah banyaknya tuntutan pecinta sepak bola nasioal untuk segera merevolusi PSSI untuk mewujudkan sepak bola nasional yang lebih baik dan PSSI yang lebih transparan.
Tuntutan perubahan PSSI khususnya mengenai transparansi sumber dana bukan tanpa alasan, kalau di telusuri kembali Sumber pemasukan PSSI antara lain dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk klub-klub daerah di bawahnya. Untuk anggaran terakhir ini, setiap klub sepak bola menggerogoti dana APBD hingga Rp 8-15 miliar setiap tahun (Tempo,8/1). Bahkan di luar APBN dan APBD, PSSI juga mendapatkan dana dari sponsor Liga Super Indonesia sebesar Rp 27,5 miliar, subsidi FIFA Rp 2,2 miliar, pendaftaran pemain asing sekitar Rp 4,5 miliar, dan denda pelanggaran indisipliner yang tahun lalu mencapai sekitar Rp 4,5 miliar (Tempo, 8/1). Sumber Dana PSSI yang tergolong tidak sedikit ini seharusnya menjadi pendukung untuk memajukan prestasi sepak bola nasional.
