Penulis : Febri  Velantika
Pemberitaan terkait TKI sungguh merupakan topik yang hangat, apalagi pemberitaan ini sempat santer dibicarakan termasuk oleh presiden Jokowi yang membuat keputusan yang dianggap berani dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun apakah benar kebijakan ini sekedar penghentian pengiriman TKI ke luar negeri atau sebuah pencitraan diri agar dianggap sebagai pemimpin yang peduli terhadap nasib para TKI di luar negeri ?
Dalam pemberitaan online di detik.com, Presiden joko widodo (jokowi) ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia yang menjadi PRT ke luar negeri karena terkait erat dengan harga diri dan martabat bangsa. Presiden pun sudah memberikan target kepada pihak terkait untuk membuatkan roadmap yang jelas dan langkah tepat kapan bisa menyetop yang namanya pengiriman PRT. Nusron menyadari betul bahwa tenaga kerja harus di upgrade supaya tidak jadi PRT atau Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Mereka harus kita angkat dengan pelatihan. Sehingga benefitnya juga lebih optimal dan lebih banyak. Kami setuju, dan memang itu tugas besar kita di BNP2TKI, dan tentunya Kemenaker, terangnya. Namun apakah keputusan ini bersifat permanen ataukah justru hanya kebijakan sementara, karena faktanya lapangan pekerjaan di Indonesia sungguh sangat sulit didapatkan, jika kebijakan pemerintah jokowi ini justru membuat mereka (para TKI) sulit mendapatkan penghasilan malah akan menjadi bomerang bagi rakyat kita sendiri, apalagi tingkat kriminalitas di negeri ini semakin parah dari waktu ke waktu. Akankah ini merupakan solusi yang tepat atau sebenarnya tidak menyentuh akar permalasahan yang sebenarnya.
Dalam kesempatan yang lain, Migrant Care, Anis Hidayah menyatakan keinginan presiden jokowi menghentikan TKI pada sektor PLT harus dipikirkan matang. Anis mengingatkan bahwa TKI yang tidak memiliki dokumen, dapat diatasi apabila pengawasan sebelum keberangkatan lebih ketat. Faktanya pendidikan rata-rata para TKI adalah lulusan SD bahkan banyak yang tidak lulus sekolah karena himpitan ekonomi sehingga wajar saja ketrampilan yang mereka miliki hanya pada tataran pembantu rumah tangga atau buruh pekerja kasar. Jika kita kritis apa sebenarnya tanggung jawab negara terhadap rakyatnya adalah mengayomi, melindungi, menjaga dan mengatur mereka. Namun kenyataannya saat ini banyak kasus diantaranya TKI yang tidak mendapatkan perlindungan karena negara hanya berfungsi sebagai fasilitator, ditambah lagi seharusnya negara membuat/membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di dalam negeri agar mereka tidak perlu mencari pekerjaan di luar negeri khususnya kaum wanita yang akhirnya menjadi tumbal tulang punggung ekonomi karena dianggap sebagai buruh murah yang cekatan dan terampil. Kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri membuat miris kita semua, padahal Indonesia merupakan negeri kaya akan sumber daya alamnya, seharusnya jika ini dioptimalkan oleh pemerintah maka akan banyak menyedot tenaga kerja. Lagi-lagi pencitraan merupakan momok yang mengerikan atas nama melindungi rakyat. Padahal esensinya kita butuh pemimpin yang tegas dan berani untuk melindungi seluruh rakyat agar kondisi di sektor ekonomi menjadi lebih baik bukan sekedar pencitraan belaka karena itu menjadi tameng karena ketidak mampuan pemerintah melindungi rakyatnya.
