Birokrasi Baru untuk Mengimplementasikan Good Governance dalam Pelayanan Publik Melalui Masalah BBM

Pengantar 

Indonesia memang sulit untuk melepaskan diri dari suatu persoalan yang mengatasnamakan tujuan demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Banyak birokrat yang berlomba-lomba merebut sebuah tujuan itu yang hanya bisa menuturkannya tanpa memberikan pelayanan secara maksimal seperti mereka memaksimalkan untuk mendapatkan suatu legitimasi bagi dirinya. 

Suatu upaya untuk mencapai titik puncak, mereka memang berpikir merumuskan bagaimana sebuah negara bisa mencapai pemerintahan yang baik.

Hanya saja mereka kurang memperhatikan persoalan apakah mereka bisa meratakan rakyat untuk bisa merasakannya. Banyak hal dari pelayanan dan kebijakan publik yang diberikan, akan tetapi faktanya nihil, apapun kebijakan dan pelayanan publik yang mereka ambil pasti dari sebagian besar masyarakat masih saja tidak terealisasikan dengan baik.

Pembuat kebijakan dapat belajar dari kejadian tahun lalu ketika penerimaan subsidi BBM yang tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (MTDP) 2009-2014 untuk 2013 hanya sebesar Rp.51,1 triliun (Rivani, 2014). 

Andai saja pemerintah bisa memperhatikan bahwa kejadian tahun lalu bisa saja menjadi dasar apa yang bisa terjadi atas keputusan kenaikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini. Lalu ketika melihat kondisi sekarang para pembuat kebijakan harus memperhatikan masyarakat sebagai inti dari dampak yang akan terjadi. 

Tentu para birokrat sedikit pun tidak berpikir banyak, bahwa faktanya masyarakat Indonesia ada yang kurang melek terhadap perkembangan saat ini, meskipun pemerintah berusaha mengatasinya dengan memberikan berbagai pelayanan dan kebijakan publik, Indonesia masih saja belum bisa terlepas dari jeritan masyarakat terlebih masyarakat kecil.

Upaya mengkaitkan good governance dengan pelayanan publik mungkin bukan sesuatu yang baru namun kaitan antara konsep good governance dengan konsep pelayanan publik tentu cukup jelas (Kumorotomo, 2007). Apabila para pemerintah menginginkan adanya pemerintah yang sehat, permasalahan ini harus jelas mau dibawa kemana. 

Persoalan ini akan menjadi persoalan yang terus menerus menjadi problematika di Indonesia. Jika memang bisa diatasi, para masyarakat sekarang ini tentu sangat menginginkan kontribusi mereka. Terlebih kejadian tahun lalu yang hingga saat ini terulang kembali. 

Perlu ditegaskan bahwa para masyarakat belum bisa merasakan manfaat dari kebijakan yang mereka keluarkan. Tentu persoalan ini yang menjadi beban pokok pemerintah Indonesia sehingga belum bisa mencapai titik pemerintahan yang baik.