Masyarakat Jalanan pun Berhak Berpendapat

"Masyarakat yang mana? Ini ada profesor-profesor. Ini apa bukan masyarakat juga? Ini adalah masyarakat intelektual, bukan masyarakat jalanan itu," kata seorang praktisi hukum dalam sebuah acara yang hadirkan para lawyer di salah satu stasiun televisi nasional pada 20 September 2011.

Pernyataan di atas diberikan oleh salah seorang praktisi hukum ketika ia dimintai pendapat mengenai perlunya penghapusan remisi bagi para koruptor. Ia dan sebagian hadirin berpendapat bahwa remisi adalah hak bagi seluruh narapidana tanpa kecuali, sehingga remisi tak dapat dihapuskan.

Seperti dilansir yusril.ihzamahendra.com, Yusril Ihza Mahendra dalam konteks yang sama juga mengatakan bahwa presiden jangan mau dengar desakan orang jalanan. Menurutnya, "Pemerintah kalau bisa didikte orang jalanan bisa celaka negara ini. Pemerintah harus mempunyai sikap jangan tunduk pada suara-suara LSM atau mereka yang meneriakan ini."

Saya tak hendak menyoal remisi. Saya lebih tertarik diskusikan tentang suara rakyat. Benarkah suara rakyat, atau dalam istilah mereka adalah masyarakat jalanan, tak layak untuk didengar?

Menurut Wertheim, kaum elite memang sering kali abai terhadap rakyat biasa karena mereka menganggap rakyat biasa sebagai orang yang tak perlu dianggap penting dan tak tahu apa-apa. Wertheim menyebut proses ini sebagai sosiologi ketidaktahuan (sociology of ignorance). Pendapat Wertheim itu sesuai dengan gambaran realitas yang saya sampaikan di atas. Suara dan pendapat rakyat secara umum seolah hanya didengar saat penyelenggaraan pilpres, pilkada, pemekaran wilayah, dll. Adagium vox populi vox dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, hanya rajin dikutip politikus saat pemilihan umum saja. Saat itu, apa pun pilihan rakyat, tak ada yang mengganggu dan menggugat, karena itu adalah juga kehendak Tuhan. Setelah semua usai, suara rakyat kembali dianggap sepi. Padahal, pemberi suara dalam pemilihan umum pun tentu tak hanya masyarakat intelektual yang seolah paham segala, tetapi juga rakyat biasa.

Menurut saya, untuk menepis anggapan negatif terhadap rakyat biasa, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan bersama. Pertama, kita, khususnya media, perlu lebih aktif memberitakan rakyat biasa dalam bingkai positif. Selama ini pemberitaan terkait isu yang dihadapi rakyat biasa belum sebanding dengan pemberitaan terkait isu-isu yang dimainkan oleh para tokoh politik dan selebritas. Pemberitaan rakyat biasa lebih sering berupa kasus perkosaan, tawuran, penganiayaan, dan keterbelakangan. Padahal, realitas menunjukkan bahwa banyak praktik dan pengalaman baik yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya, usaha bersama yang dilakukan oleh kelompok perempuan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan pemberitaan positif itu diharapkan pandangan kita terhadap masyarakat akar rumput dapat berubah positif.

Kita, warga biasa, berhak bersuara dan berpendapat. Namun, kita juga perlu belajar menyampaikan segala sesuatu, termasuk kritik untuk pemerintah, dengan baik dan benar. Sebenarnya, pernyataan para tokoh yang saya sampaikan di awal tulisan ini tak mutlak salah. Di bidang hukum, mestinya suara rakyat memang tak serta merta menjadi hukum, menjadi suara Tuhan, tanpa didukung dasar yang kuat. Dalam hal ini, pernyataan bahwa negara akan kacau jika serta merta mengikuti tuntutan sebagian golongan mungkin ada benarnya. Namun, kita sebaiknya tak mendiskreditkan suatu golongan hanya untuk membenarkan pendapat kita.

Elite pun harus belajar menjadi pendengar yang baik bagi pendapat siapa pun, termasuk rakyat biasa itu. Meskipun pendapat mereka salah, tak elok kita mencela mereka. Sering terbukti bahwa rakyat biasa lebih memiliki nurani yang bersih dan pikiran yang jernih daripada elite di negeri ini.

Itulah pendapat saya sebagai warga negara biasa yang sama sekali tak termasuk golongan masyarakat intelektual dalam bidang politik dan hukum. Apakah saya juga harus dipertanyakan seperti yang saya ceritakan di atas: saya ini termasuk masyarakat yang mana?***Febrie G. Setiaputra