Belakangan ini, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode muncul kembali. Meski akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan menolak dan tidak berminat menjabat selama tiga periode, publik masih bertanya-tanya motif di balik munculnya isu ini.
Meski presiden menolak, kemungkinan amandemen UUD 1945 tetap dipertimbangkan karena adanya koalisi yang gemuk dan tidak adanya oposisi. Analis Politik dan Direktur Eksekutif Voxpol Center for Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, wacana amandemen kelima UUD 1945 sebenarnya sudah lama disuarakan banyak orang.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diberi wewenang untuk mengubah UUD 1945 juga angkat suara setelah isu MPR menyetujui tiga masa jabatan presiden. Terkait dengan isu peningkatan masa jabatan presiden melalui amandemen UUD ke-5. Hidayat Nur Wahid mengatakan, masa jabatan presiden tiga periode itu inkonstitusional sehingga semua pihak yang mengusulkan presiden Jokowi untuk tiga periode bertentangan dengan UUD 1945.
Tegasnya, Pasal 7 UUD 1945 menyatakan: "Presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun, dan setelah itu dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan", sehingga dalam suatu negara demokrasi, semuanya tentu berangkat dari keputusan dan kebijakan. diambil berdasarkan konstitusi yang memuat nilai-nilai berupa norma dasar negara (Staatsfundamentalnorm). yang notabene merupakan negara hukum, telah ditegaskan bahwa dasar konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menyelenggarakan setiap kegiatan kenegaraan dan dapat dipahami bahwa kewenangan membentuk undang-undang tersebut berada pada Badan Legislasi, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat. (DPR) untuk membentuk dan mengubah undang-undang secara bersama-sama. Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang dapat melakukan perubahan terhadap UUD 1945, terkait dengan persoalan hukum dalam konfigurasi politik hukum mengenai masa jabatan presiden.
periode yang ditambah menjadi 3 periode akan menarik untuk dikaji lebih dalam.
Penelitian ini menunjukkan bahwa amandemen kelima UUD 1945 bisa terjadi dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan apalagi mencermati konfigurasi politik hukum saat ini di dimana peta politik yang didominasi PDIP dan koalisi barang tentu upaya untuk memuluskan perubahan Pasal 7 UUD 1945 dari yang tadinya secara limitatif masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode selanjutnya diubah menjadi 3 periode yang merujuk pada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945. Tentu amandemen kelima tersebut perlu memperhatikan segala aspek terutama semangat reformasi dan tujuan bernegara sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945.
Skenario Amandemen
Jejak polarisasi akibat ketatnya kontestasi politik pada Pilpres 2019 masih terasa hingga saat ini. Upaya memantapkan dan menghapus jejak perpecahan memang tidak mudah. Pasalnya, polarisasi tersebut semakin tajam seiring dengan tersebarnya berita bohong atau hoax di dunia media sosial. Hal ini diduga berperan besar dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap berbagai hal, terutama kebijakan pemerintah.
Perpanjangan masa jabatan presiden justru akan membuat mendung dan membuka peluang munculnya polarisasi yang lebih ekstrem. Oleh karena itu, alternatif lain yang dapat diambil adalah skenario amandemen UUD 1945 dengan dua fokus utama: memulihkan sistem pemilihan presiden yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan masa jabatan presiden selama tiga periode.
Tiga Periode Telah Dikirim Sebelumnya
