Mohon tunggu...
Febrianto Syam
Febrianto Syam Mohon Tunggu... Mahasiswa - Dosen

Dosen UIN Alauddin Makassar | Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

"Geng Jalanan" ala Pemilu Kepala Daerah

11 September 2013   14:05 Diperbarui: 24 Juni 2015   08:02 73
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Pesta demokrasi Indonesia saat ini masih dapat dikatakan jauh dari bentuk yang lebih riil dalam tataran pelaksanaannya. Dalam konteks masyarakat yang masih banyak yang belum memahami secara baik makna dan fungsi pemilu Kepala Daerah menyebabkan eforia ini masih menjadi hal yang perlu ditinjau kebali dalam sistem politik Indonesia.

Pelaksanaan yang sifatnya tidak terkontrol dengan baik ini menyebabkan banyak sekali penyimpangan terhadap pelaksanaan dilapangan. Umumnya terjadi pada saat tahapan pemilukada ini berlangsung dimana norma, aturan serta tindakan yang kurang baik dalam wajah politik mudah terjadi

Salah satu hal yang kemudian menjadi perhatian dalam pelaksanaan pemilukada adalah pelaksanaan prosesi pemilukada yang lebih kepada kuantitas dari ingin dicapai bukan kualitas proses politik yang diinginkan serta nilai-nilai dalam demokrasi. Tahapan yang dilaksanakan dalam pemilu kada banyak mengundang perhatian yang cukup besar dalam masyarakat daerah yang sedang melaksanakan pilkada. Selain karena konstalasi politik yang berkembang juga tindakan para pendukung dari masing-masing pasangan calon yang ada dan terjadi.

"Geng Jalanan" yang biasa disebut sebagai massa pendukung calon kepala daerah ini menjadi sangat disorot ketika mereka mengambil ruang yang sangat besar dalam proses pemilukada dimana mobilsasi massa merupakan bagian yang sangat sering dilakukan oleh masing-masing calon kepala daerah yang bertarung hanya karena alasan unjuk gigi terhadap pasangan lain.

Namun kemudian fenomena ini menjadi sangat kontras terhadap kondisi masyarakat dimana masyarakat menjadi terganggu akibat mobilisasi massa yang sering dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah sehingga banyak fasilitas umum menjadi terganggu dan menghambat aktivitas masyarakat sehari-hari.

Penguasaan atas fasilitas umum yang berlebihan membuat banyak keluhan masyarakat menjadi kadang tidak responsif terhadap tindakan para calon kepala daerah yang bertarung seta tindakan pendukung yang terkadang diluar kontrol yang menyebabkan berbagai tindakan yang tidak sejaranya terjadi dalam prosesi pemilukada daerah.

Faktor Mobilisasi yang tidak terkontrol

Faktor mobilisasi yang sangat kurang terkontrol sehingga tindakan para simpatisan dan pendukung menjadi berlebihan dalam misdalnya berlalu lintas dan penggunaan fasilitas umum. ugal-ugalan yang biasa dilakukan oleh simpatisan pendukung menjadi salah satu masalah yang dirasakan masyarakat cukup mengganggu bahkna menghambat seperti menyebabkan kemacetan dan lainnya adalah alasan mengapa masyarakat kurang merespon tindakan mobilisasi massa tersebut.

selain itu adalah fasilitas umum yang sering digunakan saat mobilisasi massa menjadi rusak akibat massa yang bertindak semena-mena atas fasilitas umumb yang digunakan seperti angkutan dan lainnya menjadi rusak bahkan menyebabkan kerugan materiil.

Terganggunya Kegiatan Masyarakat Akibat Proses Mobilisasi Massa

Masalah yang kemudian timbul adalah banyak dari aktivitas masyarakat tertunda bahkan dibatalkan akibat proses mobilisasi massa yang tidak terkonrol sepertimacetnya arus jalan raya yang menyebabkan tersendatnya mobilitas para masyarakat pengguna jalan ketika waktu mobilisasi dilakukan. Banyak kemudian masyarakat yang menjadi kurang simpati akibat proses mobilisasi dalam pemilukada tidak terkontrol oleh komponen yang melakukan mobilisasi tersebut dan mengakibatnya banyak hal yang kumudian perlu ditinjau kembali dalam prosesnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun