Benarkah Digitalisasi Meratakan Pendidikan

Memasuki era baru.

Saat ini dunia tengah memasuki sebuah era baru yang disebut dengan era 5.0. Era 5.0 adalah sebuah era di mana teknologi seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, dan big data digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan menyelesaikan masalah sosial. Dapat dikatakan bahwa era ini adalah era di mana teknologi diciptakan untuk membantu kehidupan sosial manusia. Semua bidang kehidupan manusia ini telah beralih ke bentuk digitalisasi.  

Perkembangan digital ini juga terjadi dalam bidang pendidikan. Pendidikan mengalami digitalisasi yang paling tampak pada masa pandemi tahun 2020 yang lalu. Pada masa pandemi ini, seluruh kegiatan persekolahan secara offline berhenti dan mau tidak mau harus beralih ke kegiatan online. Di belahan dunia manapun, aplikasi belajar online sangatlah membantu.  

Hal ini pun terjadi di Indonesia, di mana aplikasi-aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, dan masih banyak lainnya. Pemerintah Indonesia pun mendukung hal ini dengan memberikan internet gratis kepada siswanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlahan-lahan menuju digitalisasi dalam bidang pendidikan. Suatu hal yang baik dan positif bahwa Indonesia mencoba untuk seperti negara-negara lain di luar sana.  

Dalam prosesnya, banyak yang pro dan kontra mengenai digitalisasi dunia pendidikan ini. Banyak yang mengatakan bahwa Indonesia terlalu dini dan kurang persiapan untuk memasuki dunia digital, terutama dalam bidang pendidikan. Tak sedikit pula yang mengatakan bahwa Indonesia harus mulai menjalankan digitalisasi dalam bidang pendidikan ini dengan alasan ketertinggalan ataupun kepraktisan. Maka dari itu, mari kita lihat kondisi Indonesia saat ini!

Siapkah untuk digitalisasi?

Sebelum menentukan apakah Indonesia mampu untuk melakukan digitalisasi pendidikan, perlu untuk kita lihat terlebih dahulu data persebaran internet di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, pengguna internet di Indonesia adalah Jakarta sebesar 98,08%, Kepulauan Riau sebesar 95,98%, Kalimantan Utara sebesar 93,76%, Nusa Tenggara Timur sebesar 78,88%, Maluku Utara sebesar 81,88%, dan Papua sebesar 83,71%. Dari sini kita mendapat sebuah gambaran data persebaran internet di Indonesia yang setiap pulaunya masih belum merata.  

Jika dilihat lagi, pengguna internet di Indonesia per tahunnya semakin meningkat. Mengutip dari pernyataan APJII, pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkat 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,03 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa, dengan provinsi terbanyak adalah Banten, disusul oleh DKI Jakarta, Jawa Barat, dan seterusnya.  

Bila dibandingkan dengan survei periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia pada tahun ini mengalami peningkatan sebesar 1,17 persen dibandingkan pada 2021-2022 yang sebesar 77,02%. Sebagai informasi, tren penetrasi internet di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2018, penetrasi internet di Tanah Air mencapai 64,8% dan levelnya naik menjadi 73,7% pada 2019-2020.  

Dari data ini, kita bisa melihat bahwa Indonesia memang mulai bergerak ke arah digitalisasi. Hal ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk membawa Indonesia ke masa 5.0. Usaha pemerintah untuk memberikan akses internet gratis kepada masyarakatnya patutlah diapresiasi. Banyak masyarakat Indonesia yang merasa dipermudah dengan adanya akses internet di Indonesia.  

Namun di sisi lain, banyak juga masyarakat yang merasa bahwa internet di Indonesia cukup mahal dibandingkan dengan harganya di negara tetangga. Hal ini disebabkan oleh belum meratanya layanan internet gratis yang diberikan pemerintah. Mereka yang tidak mendapat layanan mau tidak mau harus membeli internet bulanan atau kuota. Harga kuota ataupun internet rumah pun juga cukup mahal. Sebagai gambaran, berdasarkan survei CupoNation, Singapura memiliki tarif Rp 32- Rp 628 per Mbps, Malaysia Rp 677 - Rp 8.959 per Mbps, Thailand Rp 1.080 - Rp 7.487 per Mbps, Filipina Rp 2.602 - Rp 35.586 per Mbps, Indonesia Rp 14.895 - Rp 43.500 per Mbps, dan Kamboja Rp 18.769 - Rp 70.385 per Mbps.  

Dari data tersebut dapat dibilang bahwa Indonesia memiliki tarif internet yang cukup mahal. Maka jika kita lihat dari sisi pendidikan, akan sangat membantu layanan internet gratis bagi para siswa yang dapat mengakses internet tersebut, namun berbeda hal bagi mereka yang tidak terjangkau dengan internet tersebut. Akan sangat menambah beban orang tua para siswa-siswi untuk membeli internet agar dapat mengakses pendidikan. Pendidikan yang adalah tonggak untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, akan menjadi peluang meningkatnya kemiskinan. 

Perlu untuk sungguh disadari bahwa tujuan dari digitalisasi pendidikan untuk memperluas wawasan anak bangsa. Yang dimana banyak sekali tantangan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang dimana dalam 1 wilayah negara ini terdiri dari banyak sekali pulau. Banyak pulau yang masih belum teridentifikasi dan akses ke beberapa tempat saja masih sangat sulit. 

Hal-hal sekunder atau hal-hal kecil seperti ini saya rasa masih butuh untuk diperhatikan juga. Untuk mengarah pada digitalisasi pendidikan haruslah meratakan juga akses pendidikan secara luring atau fisik. Karena masih banyak diluaran sana yang belum mendapat akses untuk mendapatkan pelajaran dasar seperti menulis, membaca, ataupun menghitung. 

Fokus pada digitalisasi bukan berarti kita melupakan fakta lapangan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia yang masih terhalang untuk mendapatkan akses pendidikan.  Masyarakat miskin ini malah semakin turun dan mereka yang sudah mendapat pendidikan akan semakin tinggi. Hal ini akan menciptakan jurang tak terselami. 

Selain itu tenaga pendidik yang harus terus beregenerasi setiap tahunnya. Hal ini karena teknologi terus berkembang setiap tahunnya yang membutuhkan guru yang terus update dengan teknologi yang ada. Saat ini jumlah guru mengalami kekurangan sebanyak 1,3 juta guru yang dapat menjadi sebuah alarm bagi pemerintah akan sulitnya regenerasi guru di Indonesia. 

Banyak hal yang harus disiapkan.

Dari fakta dan hal-hal yang kita lihat di atas, masih perlu banyak hal yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam proses digitalisasi. Perjalanan yang masih panjang bagi bangsa Indonesia untuk merasakan manfaat sesungguhnya dari digitalisasi pendidikan ini. Dari apa yang kita lihat pemerataan akses internet masih sangat butuh dikembangkan terutama di daerah-daerah tengah dan timur. Masih banyak sekali celah ataupun tempat-tempat yang belum mendapat akses Internet ini. 

Hal-hal yang pemerintah perhatikan selain pemerataan Internet adalah pemerataan sekolah di setiap pulau mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas. Guru yang terus berkurang setiap tahunnya. Dengan berkurangnya guru setiap tahunnya maka akan sangat sulit bagi Indonesia untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Hal ini penting karena sebelum melangkah ke pendidikan digital, pendidikan konvensional perlu untuk diperhatikan. 

Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa Indonesia ini sebenarnya mampu untuk melakukan digitalisasi dan hal ini merupakan langkah yang baik. Banyak hal positif yang akan dirasakan oleh bangsa ini apabila digitalisasi ini terlaksana secara merata. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dahulu terutama pada hal-hal yang fisik seperti infrastruktur, layanan wifi gratis, dan hal-hal lainya sembari melakukan transisi menuju digitalisasi pendidikan.

sumber pustaka :

Indonesia, Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

marketing. Era Society 5.0: Era Kedewasaan Teknologi dan Kemanusiaan – Universitas Pendidikan Nasional. https://undiknas.ac.id/2023/09/era-society-5-0-era-kedewasaan-teknologi-dan-kemanusiaan/. Accessed 10 Sept. 2024.

Biaya Internet-an Orang Indonesia | Indonesia Baik. https://indonesiabaik.id/infografis/biaya-internet-an-orang-indonesia. Accessed 10 Sept. 2024.