Tingginya Utang Negara yang Tidak Dapat Menanggulangi Kesejahteraan

(Kontra) Memiliki negara yang sejahtera  adalah dambaan setiap warga negara dan juga penyelenggara  negara, dalam hal ini pemerintahnya. Karenanya berbagai upaya dilakukan untuk mengeksplor potensi yang ada di negaranya. Tujuannya adalah agar negara ini bisa berkembang dan berkembang lagi dan kemudian menjadi negara yang lebih maju, makmur dan sejahtera sesuai amanat Undang Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 : "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam perjalanannya negara Indonesia ini yang sudah berumur 78 tahun merdeka tetap berupaya dan bertekad untuk maju. Berkaitan dengan tekat tersebut pada kesempatan peringatan HUT RI yang ke 78  mengusung tema  "Terus Melaju Untuk Indonesia Maju".  Mengutip  dari pidato  Menhan Bapak  Prabowo bahwa Indonesia dipandang dunia sangat baik dalam hal pencapaian yang telah diraihnya.  (http://www.kemenhan.go.id/2023/08/17/memperingati-hut-ri-ke-78-tahun-2023-Kemenhan)

Dalam menuju pencapaian negara yang telah di raih saat ini tak lepas dari faktor pembiayayan. Terkait dengan hal ini pastinya pemerintah ada utang untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, dan juga sektor ketahanan dan pertahanan negara.  Mengutip dari CNBC  Indonesia News-Rabu, 14/06/2023 11:15 WIB bahwa "Kementerian Keuangan mengungkapkan, bahwa utang Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya sejak zaman Presiden Indonesia Ke-2 Soeharto hingga saat ini di zaman Presiden Joko Widodo (Jokowi)". 

Menurut pernyataan Bapak Direktur SUN DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan saat menghadiri acara CNBC Indonesia 'Money Talks On Location' di Jakarta, Rabu (14/6/2023) tersebut mengatakan bahwa utang meningkat, namun kemampuan ekonomi Indonesia juga meningkat. Pun jika bicara masalah bahaya atau tidaknya, Indonesia tidak punya sejarah mengalami gagal bayar. Artinya, utang Indonesia masih dalam kondisi aman dan masih bisa terus dibayar oleh pemerintah.  "Risiko gagal bayar, tidak bisa bayar atau default, baik bunga atau pokok. Sejarah Indonesia tidak pernah default. Apakah berisiko dari sebelumnya? tidak juga," tuturnya.

Menurut kompas.com. 20  Agustus 2023,12:00 WIB merilis berita bahwa utang pemerintah dalam hal ini negara naik menjadi Rp. 7.855.3 trilliun per Juli 2023. Rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 37,78 persen. Menurut sumber dari berita terebut, angka rasio itu lebih rendah dibanding posisi bulan Juni. Dari sini  tampak ada ada itikad dari pemerintah untuk menekan  rasio agar lebih rendah lagi.

Menurut jurnal DPR pada laman http://ejurnal.dpr.go.id bahwa utang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang menjadi bagian dari pengelolaan ekonomi secara keseluruhan. Adapun tujuan dari pengelolaan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi :    

     a. Menciptakan kemakmuran rakyat dalam bentuk penciptaan kesempatan kerja,  

         penurunan  kemiskinan dan penguatan pertumbuhan ekonomi

     b. Menciptakan keamanan

Membangun  akses lebih mudah adalah hal pokok dan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi agar berangsur angsur bisa merata. Di daerah pun dilakukan pembangunan jalan. Jalanan ini, nantinya bisa menjadi jalur perdagangan baru dan menghasilkan biaya yang lebih murah. Investor pun akan tertarik untuk investasi di daerah tersebut sehingga daerah tersebut perekonomian-nya dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

Untuk pembangunan ini, membangun sistem dan sarana pendidikan serta kesehatan bagi masyarakat juga diperlukan untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing. Diharapkan, mereka nanti bisa meneruskan pembangunan bangsa dengan lebih baik. Para generasi penerus ini lah yang digadang akan mendongkrak ekonomi Indonesia di tahun 2045. Generasi penerus itu merupakan bonus demografi yang akan menjadikan negara ini menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Oleh karena itu, Indonesia saat ini sedang menyiapkan sisi infrastruktur, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, sarana prasarana sosial, dan lain sebagainya. Sehingga ketika momentum itu datang, Indonesia sudah siap.