Gunung Emas yang berada di wilayah Papua hari ini menjadi gunjingan hangat di mulut berbagai kalangan, mulai dari kalangan politisi, ekonom, ahli tata Negara, aktivis mahasiswa sampai penjual kopi yang kebetulan sempat menyaksikan berita yang bertema “Papa minta saham” di salah satu stasiun televise lokal yang juga pemilik televisi tersebut mempunyai kepentingan politik terhadap pemberitaan itu.
Setiap hari masyarakat dipaksakan dengan suguhan informasi yang tidak mendidik tentang keributan para petinggi Negara yang Ingin berebut simpati dari Freeport bahwa dialah yang paling berjasa ketika nanti kontrak perpanjangan masa tinggal Freeport di Papua di tambah.
Siapa Yang Ribut ?
Alangkah tidak etisnya dua lembaga Negara Legislatif dan Eksekutif saling menyerang demi simpati Freeport, demi sebutan orang yang paling berjasa atas perpanjangan kontrak Freeport yang sebelumnya juga masyarakat luas sudah menilai bahwa hal tersebut pasti akan diperpanjang meski tanpa atau dengan lawakan yang dilakukan Setya Novanto Bersama Geng nya, Riza Chalid dll yang kemudian mendapat tantangan serius dari Sudirman Said yang kita ketahui bersama adalah Kaki tangan Jusuf Kalla sang Wakil Presiden yang merupakan cerminan dari lembaga eksekutif Negara yang juga ingin mendapat jatah atau dibilang berjasa atas proses perpanjangan itu.
Keributan ini sangat menggelikan, seolah-olah hari ini urusan Negara hanya soal Freeport sehingga anak kecilpun bicara tentang “Papa Minta Saham”. Padahal, banyak sekali urusan yang lebih penting tentang kewajiban dua manusia itu sebagai salah satu pemegang kuasa di Indonesia. Namun ada pertanyaan kecil dihati saya, Siapa Setya Novanto ? siapa Sudirman Said ? kok mereka bisa meributkan harta peninggalan nenek moyang orang Papua yang mereka tidak ada hubungan darah sedikitpun dengan Jokowi, Jusuf Kalla, Setya Novanto, Sudirman Said dan penguasa-penguasa Indonesia yang haus akan kekuasaan dan kekayaan itu. Mungkin kita heran, kok semua orang membahas harta milik orang lain, di tanah orang lain yang orang lain itu bahkan ditelantarkan anak keturunannya oleh lembaga yang bernama Indonesia melalu kaki tangannya yang di mulai oleh Soekarno kemudian dilanjutkan Soeharto sampai sekarang.
Siapa Yang Punya ?
Secara De Facto, bangsa manapun tidak berhak atas Emas yang ada di papua kecuali masyarakat papua sendiri. Karena mereka adalah pemilik hak ulayat yang sesungguhnya yang sangat berhak atas Emas tersebut dan mereka bisa mengelola sendiri ataupun bisa berdiplomasi sendiri kemanapun untuk menjajakan Emas mereka tanpa organisasi seperti Indonesia. Diatambah lagi, Papua sebagai suatu wilayah secara mandiri telah membentuk tatanan pemerintahan mereka sendiri diluar aturan yang dibuat Indonesia untuk mereka.
Jikapun Indonesia ingin mengambil peran, seharusnya Indonesia secara lembaga menjadi mediator antara Pihak Papua dan pihak Freeport tentang perpanjangan kontrak perusahaan itu. Indonesia seharusnya memberikan kewenangan penuh atas kekayaan alam suatu wilayah yang masih mengakui Indonesia sebagai suatu Negara yang secara adminstrasi meliputi wilayah daerah tersebut untuk mengelolanya sendiri sebagai aset wilayah itu untuk membangun tatanan pemerintahan yang mensejahterakah masyarakatnya atau yang sering digemborkan dengan istilah otonomi daerah.
Bagaimanapun juga, kesejahteraan masyarakat adalah hal yang lebih penting dari kehadiran sebuah Negara itu sendiri. Indonesia sebagai sebuah Negara tidak lebih berharga dari nyawa seorang rakyat biasa. Karena Indonesia hadir dengan tugas sebagai pelindung bagi masyarakatnya, penjamin kesejahteraan masyarakatnya. Artinya, Emas milik Papua seharusnya dikelola dan diatur sendiri oleh Papua, Indonesia hadir sebagai pembantu untuk menguatkan negosiasi antara Papua dengan Freeport, dan hanya sebatas itu.
Pada kesimpulannya, jika ada aktivis yang berteriak nasionalisasikan Freeport maka saya pikir itu kurang tepat, tapi jika ada yang berteriak kembalikan Emas Papua kepada Rakyatnya maka itulah statement yang masuk akal, karena memang itu hak mereka.
Perlu kita sadari bahwa bergabung nya Papua ke Indonesia pada tahun 60-an adalah hasil dari kemenangan perang pasukan Soekarno. Karena lemah dari segi persenjataan maka Papua dipaksakan menyerah dan tunduk dibawah pemerintahan Indonesia. padahal pada masa itu, Papua bukan penjajah yang menantang Indonesia, Papua hanya ingin bebas mengatur dirinya sendiri, lalu Soekarno mengirim pasukannya untuk infansi ke Papua layaknya Penjajah Belanda dan Jepang yang masuk pulau jawa pada masa kemerdekaan Indonesia untuk menjajah Indonesia, sehingga agar tidak dibunuh, masyarakat Papua menyerah dan rela kekayaan alamnya seperti Emas dan Minyak di kuasai penjajah baru yang bernama Indonesia. hal yang demikian juga terjadi di Aceh dan di berbagai wilayah Indonesia lainnya pada masa perang PRRI-PERMESTA.
