“Pemberian nota atau kuitansi sesuai dengan nilai transaki asli. Mohon maklum, terima kasih.”
Begitu bunyi sebuah tulisan yang terpampang dalam ruang kasir sebuah rumah makan di Ungaran, Jawa Tengah. Dilansir dari Kompas.com, sang pemilik mengaku ide itu bermula dari banyaknya pelanggan yang meminta nota kosong - yang sudah distempel dan ditandatangani. Kemudian suatu hari, dirinya menerima telepon yang ternyata berasal dari instansi yang melakukan audit. Dari sana, diketahui kalau nota kosong yang diminta oleh salah satu konsumennya itu digunakan untuk praktik markup. Semenjak itulah, sang pemilik menempel pengumuman itu.
Modus markup seperti ini pernah diulas oleh Tirto.id pada pemberitaanya berjudul ‘Modus-Modus Korupsi Receh’ pada akhir 2016 silam. Kala itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai praktik seperti ini lazim terjadi di hampir setiap birokrasi pemerintah. Dari nota fiktif, tiket fiktif hingga kuitansi fiktif. Jumlah keuntungan yang diambil tak banyak, tapi yang namanya ‘sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit’. Karena jumlahnya terlalu kecil, praktik markup jarang sekali diungkap.
Diketahui salah satu faktor yang memicu munculnya korupsi kecil-kecilan ini adalah karena adanya kesempatan lantaran lemahnya sistem pengawasan internal. Sehingga seringkali pelaku sejak awal memang sudah niat untuk melakukan markup. Beruntung telah muncul metode pengadaan barang dan jasa melalui media digital, atau e-procurement. Di Indonesia, instansi pemerintah lebih sering menyebutnya dengan istilah LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Akhirnya, celah markup ini bisa diminimalisir.
Fenomena Markup di Lingkungan Perusahaan dan UMKM
Tapi bagaimana dengan perusahaan, khususnya UMKM? Memang proses pengadaan (procurement) kerapkali diwarnai praktik seperti markup dan hidden margin. Umumnya, tiap departemen atau divisi sebuah perusahaan memiliki kebutuhan pengadaan baik yang bersifat langsung (direct procurement) maupun tidak langsung (indirect procurement). Untuk mengontrol bocornya anggaran, sejumlah perusahaan telah membuat membuat prosedur yang sedemikian rupa.
Dimulai dari identifikasi kebutuhan, penentuan sumber barang atau daftar vendor, pemilihan vendor berdasarkan pertimbangan tertentu, pembuatan purchase order, monitoring barang yang dipesan, invoice verification, dan pembayaran. Sayangnya, mekanisme ini tidak benar-benar menutup celah markup. Perusahaan terkadang sulit melacak alokasi anggaran saking banyaknya pos-pos pengadaan yang harus dipenuhi sebelum akhirnya disetujui.
Keadaan itu lebih parah terjadi di UMKM. Berbeda dengan perusahaan yang manajemennya lebih tersistem. Selain belum bankable, ada sejumlah UMKM bahkan belum mampu menyajikan laporan pencatatan data transaksi yang layak. Sehingga meraka tidak dapat mengevaluasi performanya secara keseluruhan. Tidak jarang, ada pos-pos pengeluaran yang tidak terduga di tengah-tengah produksi, yang mungkin saja digunakan oleh oknumnya untuk melakukan praktik markup ini.
Memasuki era revolusi industri 4.0, digitalisasi mulai dilakukan hampir di semua segmen. Termasuk dalam proses pengadaan atau lebih dikenal dengan e-procurement. Sistem pengadaan online ini ditargetkan dapat menutupi kekurangan model pengadaan tradisional. Berbagai startup menghadirkan platform e-procurement. Di Indonesia, salah satu yang pionirnya adalah Mbizmarket.co.id
Mbizmarket Alternatif Pengadaan Online
“Ini end-to-end, bukan transactional platform. Jadi mulai dari membeli bahan baku, proses produksi, pemasaran, penjualan, hingga pembayaran vendor, semuanya dilakukan langsung dalam satu platform,” ujar CEO Mbiz Rizal Paramarta, dilansir dari technologue.id, saat peluncuran Mbizmarket, di Jakarta, Senin (22/4/2019).
