Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (“CSR”) dalam bahasa Indonesia disebut Corporate Social Responsibility. Dalam Bab V, Pasal 74
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana suatu perusahaan yang melakukan kegiatan komersial di bidang ini dan/atau yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial.
Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) Kode Etik Perusahaan, terdapat 2 (dua) kriteria bidang usaha yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan CSR, yaitu:
1. Usaha sumber daya
Yang dimaksud dengan usaha sumber daya alam adalah: badan usaha yang usahanya berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
2. Perusahaan yang melakukan kegiatan komersial yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perusahaan yang tidak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya tersebut berdampak pada kemampuan perusahaan untuk mengoperasikan sumber daya alam.
Ketentuan Pasal 74 (UUPT) Kode Etik Perusahaan bertujuan untuk lebih mewujudkan masyarakat yang serasi, seimbang, dan selaras dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Peraturan yang berkaitan dengan CSR disediakan selain Pasal 74 Undang-Undang Perusahaan, juga diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 ("UUPM"). Dalam UU Pasar Modal, risiko hukum bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 34 UU Pasar Modal, khususnya sanksi administratif berupa:
- teguran tertulis;
- pembatasan kegiatan usaha
- pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- penarikan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
Sementara itu, dalam Kode Perusahaan, ketentuan mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban CSR tidak diatur, tetapi dapat dikenakan dan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dikenakan segala bentuk sanksi. disediakan oleh undang-undang dan peraturan ini. Ketentuan lain tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
