Namun pada sisi lain, pemerintah DKI mengakui bahwa kelambanan tersebut justru disebabkan oleh regulasi dan pengambilan keputusan di pusat. Regulasi dan kebijakan yang dihembuskan pemerintahan SBY terkait pembangunan DKI Jakarta dinilai sebatas wacana belaka seperti konÂsep Greater Jakarta, ide pemÂbangunan meÂgapolitan, dan sebagainya.
Fenomena itu cukup menggambarkan betapa buruknya koordinasi yang dibangun antara pemerintah pusat dengan daerah. Persoalan yang semestinya didekati secara padu dan menyeluruh mulai hilir hingga hulu jadi kacau dan sepotong-sepotong. Ini juga menggambarkan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak serius mengatasi masalah pembangunan.
Akhirnya, problem akut ibukota yang meresahkan banyak pihak dipastikan tidak akan bisa teratasi jika Jakarta masih dipimpin oleh gubernur seperti hari ini, yang penuh kebingungan, tak mengerti prioritas pembangunan, serta tak memiliki ketegasan dan keberanian menanggung resiko dari setiap kebijakan yang semestinya diambil sehingga akhirnya tak menghasilkan kebijakan apapun. Wallahualam bisshawab.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H