Diplomasi publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan upaya komunikasi pemerintah kepada masyarakat internasional dengan tujuan meningkatkan pemahaman tentang negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Pengaruh yang timbul mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, dan tidak dijalankan secara eksklusif oleh pemerintah.Â
Diplomasi publik telah mengalami perkembangan yang pesat sebagai alat pendukung kekuatan lunak. Perkembangan yang pesat ini disebabkan oleh fakta bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi langsung dianggap tidak berhasil dalam menyelesaikan konflik antara negara-negara.Â
Tidak berhasilnya menggunakan diplomasi tradisional telah mendorong upaya untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai alternatif dalam menyelesaikan konflik antara negara. Fenomena ini muncul karena diplomasi publik berfungsi sebagai kelompok non-pemerintah yang tidak resmi namun memiliki efek positif dalam meredakan ketegangan, mengurangi rasa takut, dan meningkatkan ketergantungan antara semua pihak yang terlibat. Kemampuan komunikasi sangat penting dalam diplomasi publik karena berkaitan dengan mengubah pandangan masyarakat dan saling memahami dalam memahami isu-isu politik luar negeri. Di zaman informasi, pandangan publik memiliki potensi yang signifikan untuk memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Mengatasi tantangan domestik dan internasional menjadi kebutuhan yang penting dalam mengelola informasi di dunia seperti ini. Dalam diplomasi publik, penting untuk memaksimalkan kegiatan komunikasi dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk memperjuangkan kepentingan negara.
Menurut Christopher Ross (2003), seorang perwakilan dari Departemen Luar Negeri AS yang bertanggung jawab dalam koordinasi bidang diplomasi publik, terdapat beberapa prinsip yang perlu dipahami untuk mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan diplomasi publik. Pada awalnya, terdapat sinkronisasi kebijakan di level nasional. Berbagai macam bentuk kegiatan diplomasi publik dilakukan untuk mendukung kepentingan nasional suatu negara dan memenuhi tanggung jawab internasional yang dimiliki. Agar itu terjadi, penting untuk memastikan bahwa publik memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebijakan yang diimplementasikan. Wajib memverifikasi juga bahwa asalnya dari pihak pemerintah. Dalam konteks nasional, penting untuk mengoordinasikan diplomasi publik melalui pemerintah karena adanya keragaman jenis pesan, bahasa, kelompok sasaran, format, dan media yang digunakan. Kedua, menghindari timbulnya pertentangan antara kesesuaian dan pengiriman isi pesan. Kemampuan untuk merancang komunikasi yang sesuai dengan audiens spesifik dapat diartikan sebagai konsistensi. Karena kemajuan ICT, maka pesan juga perlu dirancang dengan kecepatan. Ketika terdapat kekurangan informasi, akan muncul pesan yang berasal dari sumber di luar pemerintah. Karena kelompok tujuan diplomasi publik sangat beragam, penting untuk menggunakan semua metode komunikasi yang tersedia, seperti internet, siaran, media cetak, penempatan pers, pembicara perjalanan, atau pertukaran pendidikan dan budaya.
Indonesia memandang diplomasi publik sebagai bagian yang penting dari diplomasi secara keseluruhan. Tindakan diplomasi publik ini dilakukan oleh Ditjen IDP, entitas baru yang dibentuk dalam kemauan untuk memperbaiki Kemlu pada tahun 2002. Perbaikan tersebut ditekankan pada tiga aspek utama. Pertama, Departemen Luar Negeri melakukan perubahan struktur organisasi. Selanjutnya, Kemlu melakukan pembaruan dalam hal perwakilan. Setelah itu, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berupaya memperbaiki perjalanan diplomatnya. Indonesia dapat melaksanakan diplomasi komprehensif di tingkat global dengan melibatkan sejumlah pihak terkait di dalam negeri melalui Ditjen IDP.
Ditjen IDP berharap agar masyarakat turut serta dalam menjalankan diplomasi publik yang diadakan oleh mereka. Pemerintah berharap terjadi interaksi diplomatik publik Indonesia melalui pendekatan antar individu. Aktor diplomasi publik tidak terikat oleh batasan yang ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri pada karakter diplomasi publiknya. Dalam diplomasi publik, semua pihak yang terlibat dapat berpartisipasi. Pelaksanaan dari proses ini juga mengikuti definisi diplomasi publik menurut kamus istilah Ilmu Hubungan Internasional, yakni kemampuan pemerintah untuk mendukung perkembangan dengan menggunakan berbagai alat seperti publikasi, pertukaran budaya, radio, film, televisi, serta melibatkan dukungan dari masyarakat.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah menghasilkan peningkatan variasi dalam opsi-alat yang dapat digunakan dalam melakukan diplomasi. Perkembangan ini juga menghasilkan kesadaran tentang isu-isu global yang lebih beragam. Masalah-masalah seperti lingkungan, pariwisata, terorisme, kesehatan, Hak Asasi Manusia (HAM), kemiskinan, dan lain-lain bisa menjadi fokus dalam diplomasi publik ini. Sebagai anggota komunitas global, Indonesia juga prihatin dengan kemajuan berbagai hal tersebut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah membuat Indonesia semakin menyadari betapa pentingnya pelaksanaan diplomasi publik dalam politik luar negeri dan masyarakat di era yang semakin terhubung ini. Sineas telah meraih banyak penghargaan sebelumnya di berbagai ajang internasional, termasuk Berlinale. Penghargaan ‘Special Mention’ yang diperoleh oleh Sineas di Berlinale pada bulan Februari 2014 menunjukkan keberhasilan dan rekam jejak prestasi yang luar biasa. Pemerintah Indonesia melalui perwakilan dari KBRI Berlin menyampaikan salam kepada para sineas yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Berlinale. KBRI Berlin menyediakan fasilitas pengambilan penumpang di bandara, menyajikan makan siang, serta mengadakan pertemuan dan pemutaran film. Duta Besar Indonesia di Berlin, Fauzi Bowo, serta warga Indonesia yang berada di Berlin, ikut menonton pemutaran film 'Sepatu Baru'. Pada November 2014, tanggapan dari Pemerintah Indonesia diberikan sebagai respons terhadap pencapaian tersebut. Tanggapan ini terlihat melalui penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang dipandu oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Pada saat ini, dilangsungkanlah pertemuan FGD pertama yang membahas mengenai topik film. Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa film memiliki peranan penting dan menjadi salah satu faktor utama dalam pelaksanaan diplomatik publik Indonesia. Salah satu tujuan dan niat Kemlu dalam kegiatan diplomasi publiknya adalah untuk menampilkan film-film Indonesia yang berkualitas kepada masyarakat di negara-negara mitra. Kemlu berharap agar dalam upaya diplomasi ini, masyarakat global atau orang-orang di negara mitra dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik tentang Indonesia.
Referensi:
Tamara, Riptanti Widya. 2016. "Potensi Film sebagai Sarana Diplomasi Publik Indonesia (Partisipasi Indonesia dalam Berlinale International Film Festival)" dalam eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5(3) 1011-1024. Universitas Mulawarman.
