“Buku adalah jendela dunia”, itulah kata-kata bijak yang sering ucapkan oleh orang tua maupun guru di sekolah untuk memotivasi anak dan juga peserta didik agar gemar membaca buku. Ungkapan tersebut memang sangat benar sekali, karena lewat membaca bukulah peserta didik bisa mendapat banyak ilmu pengetahuan, wawasan serta berbagai informasi keilmuan lainnya.
Namun apa jadinya jika buku yang dijadikan referensi bacaan para siswa, terutama siswa yang masih duduk di sekolah dasar berisikan materi-materi pornografi yang belum layak menjadi konsumsi mereka?. Tentu saja hal itu sangat mengkhawatirkan, mengingat masa anak-anak adalah masa paling potensial untuk menanamkan segala macam bentuk ilmu pengetahuan dan juga nilai-nilai karakter.
Beredarnya buku-buku bacaan bagi anak-anak sekolah dasar yang berbau pornografi akhir-akhir ini memang sedang heboh. Beberapa waktu lalu di Jakarta heboh dengan beredarnya buku Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta di dalamnya salah satu materinya berjudul Kisah Bang Maman dari Kali Pasir berisikan materi kurang mendidik. Di Jawa Tengah juga ditemukan buku kurang mendidik berbau pornografi yang beredar di Kabupaten Kebumen dan Purworejo. Bahkan informasi terbaru menyebutkan di Kabupaten Wonogiri juga beredar buku berbau porno di sekolah SD maupun SMP.
Maraknya buku berbau pornografi yang beredar di sekolah-sekolah yang dijadikan sebagai buku bacaan siswa, maupun buku wajib jelas sangat disesalkan. Hal itu menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran buku-buku sekolah masih sangat minim dan lemah. Padahal kalau mau jujur, seharusnya peredaran buku-buku tersebut telah melewati berbagai pengawasan, mulai dari tingkat pusat, daerah dan juga dari guru-guru di sekolah. Hanya saja hal tersebut tampaknya tidak dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, sehingga wajar jika buku-buku yang kurang mendidik tersebut tetap saja beredar di sekolah-sekolah.
Lebih Selektif
Harus diakui jika saat ini pengadaan buku-buku bagi sekolah baik dari tingakt SD-SMA kurang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Mereka selama ini hanya peduli soal pembiayaan saja, tapi kurang peduli soal isi dan materi dari buku tersebut. Mereka lebih senang menyerahkan sepenuhnya urusan tersebut kepada para penerbit. Padahal penerbit kebanyakan kurang tahu apa yang dibutuhkan siswa.
Oleh sebab itulah pemerintah harus bertanggung jawab atas persoalan ini agar kasus beredarnya buku berbau pornografi di sekolah-sekolah tidak terjadi lagi. Paling tidak pemerintah harus membuat aturan ketat terkait materi buku. Selain itu perlu dibentuk tim khusus yang bertugas untuk menyeleksi buku-buku yang akan diedarkan di sekolah-sekolah. Tim seleksi ini bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi patut dan tidaknya buku tersebut diedarkan dan dikonsumsi oleh para siswa sekolah.
Selain itu, peran guru di sekolah juga sangat vital dalam masalah ini. Guru sebagai seseorang yang lebih tahu akan kebutuhan siswa hendaknya lebih cerdas dalam memilih buku-buku terbaik bagi peserta didiknya. Kesalahan memilih buku referensi bacaan bagi siswa tentu akan berakibat fatal bagi perkembangan intelektual dan moral peserta didik.
Untuk itulah peredaran buku-buku yang berbau pornografi dan kurang mendidik harus dijadikan sebuah pelajaran berharga bagi pemerintah, dan khususnya bagi para guru. Bagi pemerintah alangkah baiknya dapat memberdayakan guru-guru untuk menulis buku-buku pelajaran sekolah dan bukan menyerahkan kepada penerbit. Di sisi lain para guru juga agar lebih produktif untuk menulis buku-buku pelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa.
