Salah satu determinan yang mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah keadaan atau kondisi kependudukan. Sebagaimana Sukirno (1999) menjelaskan bahwa penduduk merupakan unsur penting dalam usaha untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan kegiatan ekonomi. Penduduk memegang peranan penting karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Di samping itu, pertambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah dan makin kompleksnya kebutuhan.
Menurut Todaro dalam Sukirno (1999) pertumbuhan penduduk yang cepat akan mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Selain itu, masalah kependudukan yang timbul bukan hanya karena banyaknya jumlah anggota keluarga,tetapi beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif juga akan meningkat.
Senada dengan hal tersebut, Tjiptoherijanto (2002) mengungkapkan bahwa perubahan pola kelahiran dan kematian akan berpengaruh pada struktur rumahtangga. Dimasa depan ukuran rumahtangga akan semakin mengecil, namun jumlahnya akan semakin banyak. Dengan makin sedikitnya jumlah anak yang dimiliki dan disertai dengan peningkatan kesehatan penduduk, seiring tingkat pendidikan dan keterampilan yang lebih baik, memberikan kesempatan pula bagi individu maupun keluarga untuk melakukan mobilitas kedaerah lain.
Namun ironisnya, itu kurang mendapat perhatian esktra dari pemerintah secara umum dan masyarakat itu sendiri secara khusus, sehingga pertumbuhan penduduk bukannya semakin menurun, malah semakin meningkat. Sebagaimana yang diberitakan dalam www.merdeka.com bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan yang menempati posisi keempat dalam daftar sepuluh negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, yaitu dengan jumlah sekitar 237,641,326 jiwa padaTahun 2010. Selain itu, Cristobal menyebutkan bahwa 40 persen populasi penduduk Negara yang mempunyai sekitar 17.508 pulau ini, hidup dalam kondisi miskin atau hampir miskin.
Generasi Berencana, Maksudnya?
Generasi berencana (selanjutnya disingkat Genre) merupakan nama lain dari keluarga berencana (KB). Genre merupakan salah satu program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
Selain itu, Genre dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk dan agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa diharapkan menerima Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.
Untuk mendapatkan Genre yang sesuai dengan misi tersebut, lembaga BKKBN yang dirintis oleh pemerintah pada 1950-an – 1966 ini menerbitkan beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu :
1.Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk;
2.Penetapan parameter penduduk;
3.Peningkatan penyediaan dan kualtias analisis data dan infromasi;
4.Pengendalian penduduk dalam pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; serta
5.Mendorong stakeholder dan mitra kerja untuk menyelenggarakan pembangunan keluarga berencana dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagai remaja, pemenuhan hak-hak reproduksi, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peserta KB.
Generasi Berencana, Mengapa?
Pada dasarnya, Masalah kependudukan di Indonesia mencakup tiga aspek, yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas dan aspek mobilitas. Aspek kuantitas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk Indonesia telah mencapai 237,641,326 juta jiwa dengan peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk paling banyak di Dunia.
Pertambahan penduduk meningkatkan kebutuhan pangan sekaligus juga menurunkan luas dan kemampuan lahan untuk menyediakan pangan dikarenakan penduduk yang demikian banyak akan menggunakan lahan untuk perumahan, perkan-toran, industry dan fasilitas lain yang akan mengurangi ketersediaan sumber daya lahan pertanianuntuk produksi pangan.
Sementara dari aspek kualitas, Indonesia memiliki kualitas penduduk yang terus meningkat meskipun masih rendah dibandingkan dengan Negara lain, halitu tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada tahun2013 sebesar 73,81dan menempati ranking ke 121 dari 185Negara pada Tahun 2014.
Sedangkan untuk aspek mobilitas, Indonesia memiliki persebaran penduduk yang timpang, dimana 58% penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, padahal Pulau Jawa hanya memiliki luas daratan 7% dari total daratan di Indonesia.
Dengan demikian, maka akan berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan dan pembangunan Indonesia. baik aspek ekonomi, sosial, maupun aspek spiritual. Dilihat dari aspek ekonomi dampak yang ditimbulkan antara lain: masalah pemenuhan kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, penyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya.
Dari aspek sosial, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut bermula dari tingginya tingkat pengangguran dan masalah kemiskinan yang pada akhirnya dapat memicu berbagai konflik sosial seperti tingkat kriminalitas yang tinggi, kasus-kasus tawuran warga, permasalahan TKI di luar negeri, perdagangan manusia, timbulnya demonstrasi anarkis dan lain sebagainya.
Dari aspek spiritual, pertambahan penduduk meningkatkan kebutuhan lahan yang cukup untuk beribadah, membutuhkan waktu yang lebih guna menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani, selain itu juga membutuhkan tambahan tenaga ekstra agar kuat beribadah dan bekerja. Artinya, semakin banyak keluarga yang harus dinafkahi, maka semakin banyak pula waktu dan tenaga yang dibutuhkan. Semakin banyak waktu yang dibutuhkan, maka akan semakin berkurang potensi waktu beribadah dengan tenang.
Penutup
Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ledakan penduduk yang berakibat fatal terhadap perekonomian dan pembangunan bangsa, perlu adanya peran aktifdari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Dari pemerintah, menciptakan generasi berencana agar penduduk tumbuh seimbang dan sejahtera. Hal itu dilakukan dengan cara mengoptimalkan peran lembaga BKKBN melalui penyuluhan atau pembinaan bahwa program generasi berencana atau keluarga berencana (KB) tidak hanya bertujuan mengurangi tingkat fertilasi, tetapi juga bertujuan mendidik dan membangun generasi berancena yang kompeten dan profesonal. Selain itu, pemerintah juga harus mampu meyakinkan bahwa tingkat fertilasi yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap perekonomian.
Dari masyarakat, harus sadar dan menyadari bahwa tingkat fertilasi yang tinggi, dengan pendapatan yang konstan atau bahkan minim akan berdampak negatif pada masyarakat itu sendiri, baik dalam segi ekonomi, sosial, maupun dalam segi ibadah.
Referensi
Sarwono, 2005, Bursa Rampai Obstetri dan Genekologi Sosial, Jakarta
Cahyono, 2002, Dimensi Kependuduka Dalam Pembangunan Berkelanjutan, Bahan finalPrijono Tjiptoherijanto.
Sukirno, Sadono, 1999. Pengantar Teori Makro Ekonomi. Jakarta.