Sengaja saya menulis sebuah catatan bagi pemimpin baru tanah Bima yang terpilih melalui Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 kemarin yaitu pasangan Indah Damayanti Putri dan Dahlan M.Nor . Catatan-catatan ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral, baik sebagai putra yang lahir di tanah Bima yang rindu akan diterapkannya tata-kelola kepemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik yang saya maksud adalah sebuah tampilan birokrasi yang memegang prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung-jawab, dapat dipercaya dan selalu memenuhi akan janji dan sumpah yang pernah diikrarkannya. Tampilan birokrasi yang saya maksud adalah, sebuah prototype aparatur-aparatur sipil negara yang taat azas dan selalu bekerja dan berpikir mengutamakan kepentingan rakyat diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Dengan dukungan rakyat yang begitu besar sekitar lebih kurang 41,05 % dalam Pilkada serentak kemarin, pasangan Indah Damayanti Putri dan Dahlan M.Nor memiliki legitimasi yang amat kuat dalam memimpin tanah Bima periode 2016-2021. Hitam-putih tanah Bima selama lima tahun kedepan sangat ditentukan oleh leadership style yang dimainkan oleh pasangan pemenang yang hari ini memulai menata struktur pos-pos pemerintahan. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh pasangan pemenang ini, agar dikemudian hari tampilan birokrasi yang kita harapkan dapat berjalan sesuai dengan “aturan main” dan bukan berjalan sesuai nafsu dan syahwat kekuasaan.
Catatan pertama, pasangan pemenang pilkada ini harus meyakinkan bahwa semua aparatur yang dibawah kendali birokrasi dijamin keamanan pribadinya, bekerja dengan aman, berkarier dengan aman dan menjalankan tugas dan profesinya dengan aman tanpa ada tekanan, baik dari tim sukses maupun ancaman yang datang dari internal birokrasi. Situasi keamanan dan kenyaman perlu dijamin oleh siapapun yg memenangkan pesta demokrasi hari ini, karena tanpa itu akan terjadi sebuah “kekacauan batin“ bagi aparatur-aparatur yang ada dalam tubuh birokrasi. Berpikir progresif dan meninggalkan balas-dendam birokrasi adalah sebuah tindakan yang patut dikedepankan, daripada kita selalu disibukkan dengan trik-trik busuk saling menjatuhkan, yang akhirnya imunitas tubuh birokrasi lambat-laun akan menurun akibat rivalitas yang tidak berujung.
Jaminan keamanan akan karier dan masa depan jabatan para aparaturnya menjadi sebuah prinsip yang harus dipegang, tidak boleh ada lagi orang “diluar birokrasi” mengatur dan menata internal birokrasi. Rusaknya birokrasi selama ini diakibatkan terlalu banyak “campur-tangan” orang-orang diluar birokrasi yang tidak berkepentingan mengatur dan memanfaatkan tangan-tangan kekuasaan birokrasi untuk kepentingan kelompok, individu, politik sesaat dan misi-misi yang tidak berdasar lainnya. Melakukan politik akomodatif sah-sah saja, akan tetapi jangan sampai merusak tatanan dan nilai-nilai kewajaran dalam mengelola birokrasi dengan baik. Tidak boleh ada lagi saling ancam-mengancam, saling sikut dan menyikut dalam birokrasi, beri rasa aman kepada bawahan, dan bersikap simpati kepada siapapun yang memimpin karena itu merupakan sebuah anugrah yang Allah berikan. Tinggalkan memimpin dengan “tangan besi”, karena rakyat dan aparatur tidak membutuhkan itu, mereka hanya butuh pemimpin yang mengerti akan keadaan dan permasalahan yang dihadapinya hari ini. Maka hadirnya anda sebagai pemimpin baru merupakan solusi dan harapan baru bagi rakyat hari ini, bukan sebaliknya.
Catatan Kedua, kepada pemenang pilkada hari ini harus berupaya membuka selebar-lebar pikiran dengan dunia luar, membuka wawasan berpikir akan kemajuan dan perkembangan mutakhir dengan daerah-daerah lain yang sudah maju dan berkembang, tidak lagi terkungkung dan terbelenggu oleh situasi dan kondisi “kejumudan” dan sikap tertutup dengan segala aksesoris kekuasaannya yang dimiliki, lepas semua “atribut-atribut feodalisme” yang hari ini menutup langit tanah Bima yang mengakibatkan rakyat dan generasinya mengalami degradasi baik moral, ekonomi, sosial, hukum, politik dan keamanan.
Membuka ruang dialogis dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia tanah Bima yang begitu melimpah baik yang ada di dalam daerah maupun diluar daerah mutlak dilakukan, agar mereka-mereka memiliki sumbangsih bagi kemajuan dan perkembangan Bima kedepan.
Tanah Bima tidak bisa dibangun dengan pikiran kemampuan kita sendiri, melibatkan seluruh elemen adalah sebuah “langkah cerdas” dikala keringnya ide dan nalar hari ini. Ide dan gagasan birokrasi hari ini haruslah kompatibel (nyambung dan sepadan) dengan ide dan gagasan rakyatnya, itu dapat melahirkan kekuatan pembangunan yang amat dahsyat. Sebaliknya, tidak nyambungnya kemauan birokrasi dan apa yang diinginkan rakyatnya akan membawa “malapetetaka” yang berkepanjangan seperti yang dihadapi daerah hari ini. Tanggalkan egoisme kekuasaan, mari kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi sesuai tugas dan pokok kita masing-masing dalam membangun tanah Bima yang lebih baik. Berhenti merendahkan satu-sama lain, berhenti merendahkan martabat daerah, mari kita bicara kelebihan-kelebihan dan potensi daerah, mari kita bicara optimisme kedepan dan mari kita bicara yang mengarah kepada kemaslahan bersama menuju perkembangan daerah yang lebih maju.
Catatan Ketiga, hentikan politik balas dendam dalam tubuh birokrasi. Pasca pelaksanaan pilkada pihak yang menang dan tim suksesnya seringkali melaksanakan “evaluasi” terhadap golongan yang mendukung dan kontra terhadap figure yang dipilih. Hal ini sah-sah saja dalam pelaksanaan suatu pesta demokrasi, akan tetapi sangat tidak wajar apabila sampai pada taraf merusak tatanan birokrasi yang sudah berjalan dengan mapan. Melakukan suatu penyegaran dalam bentuk promosi, demosi, mutasi dan sebagainya dalam tubuh birokrasi merupakan suatu tuntutan organisasi, agar profesionalitas, akuntabilitas dan kinerja aparatur dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tuntutan zaman.
Politik balas dendam dan apapun istilahnya dapat merusak suatu system kinerja aparatur, yang mana para pegawai tidak dapat bekerja dengan professional dan aman, karena akan selalu dihantui oleh tingkah-laku pimpinan yang mencari-cari kesalahan bawahannya, bukan melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Untuk itu, pasangan IDP-Dahlan kedepan dalam memimpin tanah Bima harus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, sehingga tatanan birokrasi dapat se-irama dan se-tujuan dengan visi-misi-tradisi kinerja aparaturnya.
Catatan keempat, dalam menata ulang birokrasinya diupayakan melakukan seleksi terbuka (open selection) untuk mencari dan menentukan mana aparatur yang layak memimpin sebuah dinas, instansi,lembaga daerah agar kinerja pemerintahan daerah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hak prerogatif seorang kepala daerah harus disinergikan dan berbanding lurus dengan “aturan main” tata kelola kepemerintahan yang baik. Tidak boleh lagi melakukan kekeliruan-kekeliruan yang tidak seharusnya dilakukan, seperti mengangkat para pemimpin lembaga/dinas/instansi yang tidak berkompeten, tidak memiliki rasa ke-bima-an, pandai berbuat korupsi, kolusi dan nepotisme berkepanjangan yang akhirnya bermuara pada lemahnya struktur birokrasi. Seleksi terbuka dengan memanfaatkan peran lembaga Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mencari aparatur-aparatur yang berkompetensi, professional, berdaya saing, memiliki moral dan integritas untuk mengisi pos-pos jawaban dinas/instansi daerah guna menjaga “marwah birokrasi” agar dipimpin dan dikendalikan “orang-orang baik” sehingga daerah Bima dapat maju berkembang dan rakyatpun dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan.
Catatan kelima, membuka konektivitas dan jaringan pemasaran hasil-hasil daerah sehingga potensi sumber daya dapat dipasarkan keluar daerah. Minimnya pikiran-pikiran kreatif birokrasi hari ini berakibat panjang pada nasib rakyat yang dipimpinnya, seperti halnya nasib para petani bawang merah, para petani garam, para nelayan, para usahawan kecil dan menengah sulit sekali memasarkan produk-produknya, padahal diluar daerah produk-produk dari Bima sangat dicari oleh konsumen. Daya saing dan daya dukung perekonomian daerah dengan memajukan usaha-usaha rakyat menjadi salah-satu jalan keluar untuk memajukan produk unggulan daerah, sehingga kedepan roda perekonomian masyarakat lambat-laun dapat meningkatkan taraf hidupnya.
Catatan keenam, harus ditentukan program unggulan apa yang canangkan dalam periode kepemimpinan kedepan, disertai dengan kajian yang komprehensif melibatkan elemen-elemen yang paham akan disiplin keilmuannya, sehingga program tersebut dapat dilaksanakan, diukur tingkat keberhasilannya dan dapat dipertanggungjawabkan dan bermafaat banyak bagi rakyat yang dipimpinnya. Bukan program yang hanya sesaat, sensasional, cari perhatian dan dukungan disaat-saat tertentu seperti halnya Pilkada, Pemilu dan sebagainya yang akhirnya pasca itu semua program tersebut berhenti dan terbengkalai. Program prioritas yang kita maksud seperti halnya produk unggulan pertanian, perikanan, perkebunan, hasil laut dan usaha-usaha kecil dan menengah yang menjadi brand image hasil daerah seperti halnya daerah-daerah lain telah menciptakannya.
Catatan ketujuh, ajak semua elemen masyarakat untuk kembali memikirkan konsep bersama bagaimana berusaha serius membangun tanah Bima hari ini dan kedepan, sesuai dengan posisi dan kedudukannya. Memberi ruang kepada masyarakat untuk berpikir, berkreasi positif sehingga semua elemen dapat memiliki tanggungjawab moral dalam memberikan sumbangsih pemikiran, perbuatan dan aksi nyata memoles dan memperbaiki tanah Bima. Siapa lagi kalau bukan generasi dan rakyat Bima berperan memberbaiki daerah, untuk itu peran pemimpin baru sangat vital dalam meramu, mempersatukan dan menjadi dirijen “suara-suara positif” dalam menata masa depan daerah yang kita cintai ini. Wallahu a`lam bishawab.
