Mohon tunggu...
Fauzan Muhammad
Fauzan Muhammad Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa

Hobi memikirkan sesuatu hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Capres Cawapres Politik Dinasti?

22 November 2023   01:17 Diperbarui: 22 November 2023   01:17 71
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Baru-baru ini ramai dibahas mengenai Politik Dinasti, sebenarnya apa itu Politik Dinasti? Dan bolehkah itu terjadi di Negara kita ini?

Secara bahasa politik dinasti dapat diartikan sebagai kegiatan politik yang melibatkan dominasi atau kepemimpinan yang diwariskan oleh satu keluarga atau keturunan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kekuasaan dan posisi politik seringkali dipegang oleh anggota keluarga yang berurutan tanpa melalui proses seleksi yang lebih terbuka atau demokratis. 

Politik dinasti dapat mengacu pada dua hal yakni konotasi positif juga negatif. Sebagian orang yang mempunyai sikap positif terhadap politik dinasti percaya bahwa politik dinasti merupakan kelanjutan dari tradisi kepemimpinan yang telah terbukti dan berkaitan erat dengan pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu pemerintahan. 

Mereka berpendapat bahwa keluarga yang sudah lama terlibat dalam politik dapat membawa stabilitas, kesinambungan, dan visi jangka panjang karena pemahaman mereka yang mendalam terhadap sejarah dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, beberapa orang percaya bahwa politik dinasti dapat memperkuat kohesi dan stabilitas internal dalam pemerintahan serta membangun jaringan  yang efektif di antara anggota keluarga dan pendukung setianya.

Pandangan negatif terhadap politik dinasti sering kali mencakup kritik terhadap kesenjangan, kurangnya transparansi, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, politik dinasti sering dikaitkan dengan praktik nepotisme, di mana anggota keluarga memperoleh jabatan atau keuntungan bukan berdasarkan kualifikasi atau prestasinya, melainkan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang politik dan administratif, sehingga merugikan individu yang mungkin lebih memenuhi syarat untuk posisi tersebut.

Kritik juga mencakup potensi penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya akuntabilitas karena kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok keluarga tertutup  tanpa  mekanisme kontrol penuh. Selain itu, politik dinasti juga dapat merugikan representasi yang lebih luas di masyarakat, mengabaikan kebutuhan dan aspirasi kelompok yang tidak terwakili dalam lingkungan keluarga.

Lantas bolehkah politik terjadi di Indonesia? dikutip dari hukumonline.com bahwa politik dinasti legal terjadi di Indonesia, karena secara hukum dan konstitusi politik dinasti merupakan fenomena yang legal dan tidak dilarang oleh UU.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun