Pemilu 2024: Ketika Radikalisme Merambah Dunia Digital

Penyebaran konten radikal menjelang Pemilu 2024 membawa dampak yang luas bagi stabilitas sosial dan politik Indonesia. Selain memperburuk polarisasi sosial, konten radikal ini dapat memicu kekerasan dan teror, sebagaimana terlihat pada serangan terhadap Mabes Polri oleh individu yang terpengaruh radikalisasi digital. Ketegangan politik yang meningkat semakin memperburuk situasi, sementara generasi muda yang lebih rentan terhadap informasi ekstrem berisiko terjerumus dalam ideologi radikal. Dampaknya tidak hanya terasa di dunia maya, tetapi juga merusak integritas demokrasi dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta untuk menjaga keamanan dan kedamaian di masa pemilu. 

Bagaimana Kita Melawan?

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini. Kominfo, bekerja sama dengan BNPT dan TNI, secara aktif memblokir konten radikal dan melacak akun-akun yang menyebarkan propaganda. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk melaporkan konten mencurigakan melalui platform seperti aduankonten.id.

Namun, upaya pemerintah saja tidak cukup. Literasi digital menjadi kunci utama dalam melawan penyebaran radikalisme. Edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali dan melawan propaganda digital harus ditingkatkan.

Selain itu, kita juga perlu menciptakan kontra-narasi yang positif dan menyatukan. Media, akademisi, dan tokoh masyarakat memiliki peran besar dalam menyuarakan nilai-nilai persatuan dan demokrasi.

Harapan untuk Pemilu 2024

Pemilu seharusnya menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk bersatu dan merayakan demokrasi. Namun, untuk mewujudkan pemilu yang damai dan bebas dari ancaman radikalisme, dibutuhkan kerja sama semua pihak.

Mari kita jadikan ruang digital sebagai tempat untuk menyebarkan ide-ide positif dan inspiratif, bukan kebencian dan perpecahan. Dengan demikian, Pemilu 2024 tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga menjadi simbol bahwa Indonesia mampu mengatasi tantangan di era digital ini.