Mohon tunggu...
Fauzan Badhilah
Fauzan Badhilah Mohon Tunggu... Freelancer - Humas Badiklat Jateng
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Humas Balai diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Berikan Nasehat kepada 42 Peserta Pelantikan Notaris

7 April 2022   19:22 Diperbarui: 7 April 2022   19:35 189
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

 Lantik 42 Notaris, Kakanwil Kemenkumham Jateng Berikan Wejangan Ini

SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin melantik dan mengambil sumpah jabatan 42 Notaris yang berada di wilayah Jawa Tengah, Kamis (07/04).

Pelantikan notaris yang dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, dan Pejabat Administrasi ini berlangsung di aula lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Dalam kata sambutannnya, Kakanwil Yuspahruddin menyampaikan bahwa Notaris Merupakan  pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"Oleh karena itu, Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat wajib berpedoman pada Kode Etik, serta memenuhi kewajiban dan menjauhi semua larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya," ujar Kakanwil.

Terlebih mengingat Indonesia terpilih memegang Presidensi G20 namun demikian belum berhasil menjadi negara anggota Financial Action Task Force (FATF), Yuspahruddin berpesan bagi yang telah diangkat sebagai Notaris untuk wilayah 14 Kabupaten/Kota agar mematuhi kewajiban jabatan khususnya mengimplementasikan PMPJ dengan penuh rasa tanggung jawab dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan sebenar-benarnya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Dengan melaksanakan kewajiban baik penerapan PMPJ maupun pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Notaris telah berkontribusi memerangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme sekaligus melindungi diri Notaris sendiri dari risiko terlibat atau turut serta dalam tindak pidana," katanya.

Di penghujung prakatanya, ia berharap agar para Notaris senantiasa meningkatkan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan hukum klien, khususnya di era teknologi 4.0, serta mengikuti perkembangan hukum yang berlaku.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun