Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Berikan Nasehat kepada 42 Peserta Pelantikan Notaris

 Lantik 42 Notaris, Kakanwil Kemenkumham Jateng Berikan Wejangan Ini

SEMARANG - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin melantik dan mengambil sumpah jabatan 42 Notaris yang berada di wilayah Jawa Tengah, Kamis (07/04).

Pelantikan notaris yang dihadiri dan disaksikan oleh Kepala Divisi Administrasi Jusman, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, dan Pejabat Administrasi ini berlangsung di aula lantai 3 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Dalam kata sambutannnya, Kakanwil Yuspahruddin menyampaikan bahwa Notaris Merupakan  pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

"Oleh karena itu, Notaris dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat wajib berpedoman pada Kode Etik, serta memenuhi kewajiban dan menjauhi semua larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya," ujar Kakanwil.

Terlebih mengingat Indonesia terpilih memegang Presidensi G20 namun demikian belum berhasil menjadi negara anggota Financial Action Task Force (FATF), Yuspahruddin berpesan bagi yang telah diangkat sebagai Notaris untuk wilayah 14 Kabupaten/Kota agar mematuhi kewajiban jabatan khususnya mengimplementasikan PMPJ dengan penuh rasa tanggung jawab dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan sebenar-benarnya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Dengan melaksanakan kewajiban baik penerapan PMPJ maupun pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Notaris telah berkontribusi memerangi tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme sekaligus melindungi diri Notaris sendiri dari risiko terlibat atau turut serta dalam tindak pidana," katanya.

Di penghujung prakatanya, ia berharap agar para Notaris senantiasa meningkatkan kompetensi untuk memenuhi kebutuhan hukum klien, khususnya di era teknologi 4.0, serta mengikuti perkembangan hukum yang berlaku.