Mohon tunggu...
fauny hidayat
fauny hidayat Mohon Tunggu... wiraswasta -

swasta, independen, tak punya afiliasi ke partai politik manapun

Selanjutnya

Tutup

Politik

Main Bola Perppu UU Pilkada: Tanggapan

1 Oktober 2014   22:47 Diperbarui: 17 Juni 2015   22:45 41
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

1. menarik membaca artikel pak Rolas Jakson: http://hukum.kompasiana.com/2014/10/01/perpu-pilkada-adalah-langkah-keliru-ini-analisanya-677619.html.  namun demikian, ijinkan saya menyampaikan beberapa poin, yang hemat saya langkah perppu_sby ini terobosan konstitusional yang paling memungkinkan, dibandingkan langkah lainnya. tentu, dengan asumsi sby/pd berada di posisi pilkada langsung dan menolak pilkada dprd.

2. pertama, tak ada poin yang disebut "keliru" dari langkah tersebut. bandingkan saja bila, misalnya, sby menempuh langkah lain seperti diusulkan prof yusril. resiko kekacauan konstitusional sangat terbuka, dan masalah konstitusi tidak terselesaikan otomatis. resiko politik lebih besar.

3. kedua, juga tak "keliru", bila sby menerbitkan perppu yang kemudian bolanya kembali berada di lapangan parlemen (dpr). biar parlemen baru akan langsung berhadapan dengan situasi konstitusinal tersebut, di lapangan yang juga konstitusional. so, dimana kelirunya om?

4. selanjutnya, soal menang-kalah di parlemen adalah soal berikutnya lagi. prosedur, strategi dan trik yang akan dilakukan masing-masing anggota koalisi adalah urusan masing-masing. lagi2, kita liat saja: mana yang paling canggih melakukan kerja politiknya? potensi ditolak besar, tapi tak mengurangi potensi perppu tersebut diterima.

5. bahwa kemudian ujungnya perppu ditolak lagi, or sebaliknya diterima, disitu--lagi2--kita akan melihat pertarungan yang asyik dan mengasikkan. seperti liga inggris, hehe...

6. itung-itungan pak Rolas Jakson soal komposisi koalisi tentu benar sekali. namun, bila Pak Rolas Jakson beranggapan bahwa mestinya perppu tak perlu dikeluarkan, hemat saya itu keliru. justru perppu harus dikeluarkan sby, dan selanjutnya, mengutip kata-kata pak Rolas Jakson ".....satu-satunya jalan adalah dengan melakukan pendekatan atau lobi politik ke Partai-partai yang tergabung dalam KMP agar Perpu mendapat persetujuan."

7. nah, lobi, pertarungan yang fair, dengan segala siasat dan kelicikannya: biarlah di parlemen, oleh orang parlemen sendiri. dan itung-itungan pak Rolas Jakson bisa bener, bisa salah. karena para politisi kita sebenarnya siap berubah setiap saat, dimana dan kapan saja, selama kepentingan mereka terakomodir.

8. dan bicara perluang: selalu ada dan bisa berubah. now 60% vs 40%, besok 50% vs 50%, dan bisa berbalik! (*)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun