Kita sudah menjelang Pemilu 2019. Pasti sudah banya yang bertanya-tanya. Siapa paslon Capres-Cawapres yang akan kita pilih. Partai mana yang akan kita coblos? Kawan-kawan saya juga sudah banyak yang menanyakan hal ini. Kepada mereka biasanya saya jawab kalau masih melihat-lihat di Pilpres. Tapi khusus untuk Pileg saya sudah menentukan pilihan yakni Partai Demokrat.
Kenapa saya pilih Partai Demokrat? Karena Partai Demokrat percaya "Negara dan Pemerintah Wajib Membantu Rakyatnya yang Susah dan Tidak Mampu". Dan Partai Demokrat sudah membuktikannya sepanjang sepuluh tahun masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Selama sepuluh tahun itu saya lihat begitu seriusnya Partai Demokrat mendukung pemerintah era SBY untuk melaksanakan berbagai program pro rakyat, untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Lewat dukungan Partai Demokrat di DPR, pemerintah era SBY semakin mudah untuk melaksanakan program-program pro rakyat.
Ketika itu ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Lansung Sementara Masyarakat (BLSM) ketika daya beli rakyat amat rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Waktu itu ada beras untuk kalangan miskin, dan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk rakyat yang sangat miskin diluncurkan. Waktu itu bantuan kepada Lansia dan penyandang disabilitas merata dan mudah diakses.
Salah satu warisan terbesar Partai Demokrat yang kita nikmati hari ini adalah pelaksanaan Program Jamkesmas dan BPJS untuk membantu pelayanan kesehatan bagi rakyat. Partai Demokrat benar-benar serius menggolkan program ini di legislative. Juga ada program BOS dan Bidikmisi untuk membantu kaum tidak mampu dalam bidang pendidikan. Sehingga hari ini kita mengenal istilah sekolah gratis.
Untuk pelaku UMKM ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sementara di tingkat kecamatan ada PNPM untuk melakukan pembangunan di kecamatan, termasuk infrastruktur di desa-desa, yang diperkuat dengan pemberian Dana Desa sebagai Implementasi Undang-Undang Desa tahun 2014.
Pada era pemerintahan SBY kita sama-sama saksikan peningkatan gaji pegawai negeri, guru, TNI dan Polri serta upah buruh secara signifikan. Ada pula bantuan subsidi kepada para petani, nelayan dan peternak.
Semua program ini jelas butuh anggaran yang besar. Sebagian dari program-program pro rakyat ini merupakan subsidi.
Tragisnya, ada yang kemudian mengail di air keruh. Mereka tidak setuju dengan banyaknya anggaran yang tersedot untuk program pro rakyat ini. Bahkan ada yang menuding program-program pro rakyat  tidak produktif dan konsumtif sifatnya.
Tapi apa yang kemudian SBY dan Partai Demokrat tegaskan? Mereka tidak setuju, kalau membantu rakyat kecil dan rakyat yang sedang susah itu salah dan tidak produktif. Negara dan pemerintah justru wajib membantu rakyatnya yang susah dan tidak mampu. Alhamdulillah sekali.
Lucunya meski digoyang sana-sini, faktanya hari ini program-program pro rakyat itu diganti namanya, atau dikemas ulang. Artinya program-program pro rakyat era SBY itu benar-benar bermanfaat bagi rakyat banyak. Tapi demi kepentingan politik lantas diadopsi secara malu-malu.
